KALIMANTANSATU.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiyah menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana memperketat pelarangan impor pakaian bekas atau balpres.
Menurutnya, langkah tegas tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melindungi industri tekstil nasional dari serbuan produk bekas impor.
“Kami mendukung langkah Menkeu untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir,” ujar Imas dalam keterangan resmi pada Sabtu, 25 Oktober 2025.
“Ini langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” lanjutnya.
Imas menegaskan, penghentian impor harus dilakukan sejak hulu, bukan hanya pada tahap distribusi.
Menurutnya, pembatasan penjualan di dalam negeri tidak akan efektif selama arus barang dari luar negeri masih dibiarkan masuk.
“Kalau pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan,” tutur Imas.
“Jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.
Purbaya Siapkan Denda dan Blacklist bagi Pelaku Impor
Langkah ini selaras dengan pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan akan menindak tegas praktik impor pakaian bekas.
Purbaya menyebut, pelaku tidak hanya akan dipidana, tetapi juga dijatuhi hukuman denda serta masuk daftar hitam agar tak lagi bisa beroperasi.
Purbaya menilai negara akan terus dirugikan jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti tanpa menjatuhkan denda.
Artikel Terkait
Akui Perubahan Paradigma Besar ! Anggota DPR RI Harris Turino Bandingkan Beda Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa
Benarkah Terjadi Perang Dingin Purbaya vs Luhut di Sidang Kabinet ? Ada Jejak Beda Pendapat soal Whoosh hingga Family Office
Viral Menkeu Purbaya vs KDM soal Dana APBD Jabar di Bank, Terbukti atau Sekadar Tudingan ?
Menohok ! Begini Sindiran Balik Menkeu Purbaya Setelah Dedi Mulyadi Klaim Simpanan Pemda Jabar di Bank Bukan Deposito Tetapi Giro
Tak Bantah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Pramono Anung Ungkap Alasan Dana Pemprov DKI Jakarta Rp14,6 Triliun Mengendap di Bank Daerah
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Penyebab Beda Data Dana Pemda Mengendap dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Lagi Ramai ! Sekda Bekasi Bantah Pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal Jual Beli Jabatan dan Dana Endapan Deposito
Pemerintah Kucurkan Dana Rp20 Triliun ke BPJS Kesehatan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Jamin Tidak Ada Kenaikan Iuran Sampai 2026
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Bocorkan Hasil Pertemuan dengan Bos Pertamina, Sempat Sentil Malas Bangun Kilang Minyak Baru
Bagaimana Kelanjutan Nasib Utang Whoosh ? Danantara Ungkap Siap Negosiasi ke China dan Targetkan Kesepakatan Rampung, Begini Respons Menkeu Purbaya