Targetkan Swasembada Pangan Papua Dalam Waktu Maksimal 3 Tahun, Begini Rencana Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran Sulaiman

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan adalah fondasi utama percepatan pembangunan Papua dan kunci transformasi Indonesia menuju negara maju dan makmur.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota se-Papua dalam pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada Selasa (16/12/2025).

Prabowo menekankan, tidak boleh ada satu pun wilayah di Indonesia yang tertinggal.

Baca Juga: Sah ! Siloam Hospitals Kebun Jeruk Menjadi Pusat Bedah Robotik dan Minimal Invasif Pertama di Indonesia, Menuju Pengembangan Teknologi Medis di ASEAN

Menurutnya, kemampuan suatu daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya adalah dasar seluruh peradaban dan prasyarat penghapusan kemiskinan, ketertinggalan, serta kelaparan.

“Khusus untuk Papua, pembangunan harus dipercepat di semua bidang. Tetapi dasar dari semua kehidupan bangsa adalah pangan. Kita harus swasembada pangan, bukan hanya nasional, tetapi sampai tingkat provinsi, bahkan bila perlu setiap kabupaten,” tegas Presiden.

Tantangan geografis dan tingginya biaya logistik, lanjut Prabowo, membuat setiap wilayah harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.

Oleh karena itu, Papua didorong mengembangkan potensi pangan lokal seperti padi, jagung, sagu, dan singkong, dengan dukungan penuh pemerintah pusat.

Baca Juga: Berakhir Damai, Permohonan Pailit RAFI Dicabut ! Begini Penjelasan Manajemen Sari Kreasi Boga dan Langkah yang Akan Ditempuh Selanjutnya

Swasembada Pangan Papua

Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan komitmen pemerintah pusat untuk menjadikan Papua swasembada pangan dalam waktu maksimal tiga tahun, bahkan ditargetkan dapat tercapai dalam dua tahun.

Mentan mengungkapkan bahwa kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun.

Sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton.

“Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare. Program ini sudah kita bagi pelaksanaannya di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat, bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan cetak sawah,” ujar Mentan Amran.