Targetkan Swasembada Pangan Papua Dalam Waktu Maksimal 3 Tahun, Begini Rencana Presiden Prabowo Subianto dan Mentan Amran Sulaiman

Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.

Baca Juga: Capai All Time High, Aset Perbankan Syariah Tembus Rp1.028,18 Triliun ! Apa Dukungan OJK agar Terus Moncer ?

Ia optimistis, dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target tersebut dapat rampung paling lambat tiga tahun.

Bahkan, berpeluang selesai dalam dua tahun sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

Mentan Amran menegaskan bahwa swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

Ia menyebut saat ini Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera telah berada pada jalur swasembada, sementara Jawa dinilai telah mencukupi kebutuhan pangannya sendiri.

“Mimpi kita adalah seluruh pulau di Indonesia swasembada pangan. Dengan begitu, tidak perlu lagi pengangkutan pangan antar pulau. Ini adalah solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi,” tegasnya.

Selain pengembangan sawah, Mentan Amran juga menyampaikan rencana penguatan pangan lokal Papua melalui optimalisasi komoditas sagu.

Baca Juga: CSIS Bakal Tambah 2 KBLI Baru untuk Menjadi Holding Properti ! Tinggal Menunggu Hasil RUPS Cahayasakti Investindo Sukses

Pemerintah akan menyelesaikan dan mengaktifkan kembali pabrik sagu di Sorong yang telah dibangun namun belum beroperasi secara optimal, sebagai bagian dari strategi diversifikasi pangan dan penguatan ekonomi lokal Papua.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, para menteri dan pimpinan lembaga, enam gubernur se-Papua, puluhan bupati dan wali kota, serta anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan Papua mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui kemandirian pangan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

(*)