KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, Zaitun Rasmin menilai polemik terkait kabar produk impor Amerika Serikat tanpa sertifikat halal perlu disikapi secara rasional dan proporsional, termasuk dengan mempertimbangkan aspek logika bisnis.
Menurut Ketua Umum Wahdah Islamiyah itu, secara bisnis para pelaku usaha di Amerika Serikat tentu memahami karakter pasar Indonesia yang mayoritas Muslim dan memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap produk berlabel halal.
Karena itu, sangat kecil kemungkinan produsen besar mengabaikan aspek sertifikasi halal ketika ingin menembus pasar Indonesia.
“Saya yakin secara bisnis, para bisnismen, para pedagang di Amerika telah tahu bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim itu sudah aware, sudah peduli tentang yang namanya produk-produk yang ber-label halal. Jadi saya yakin mereka tidak mau rugi kalau masuk ke sini tanpa label halal,” tegasnya di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Zaitun Rasmin menjelaskan, bisa jadi produk-produk tersebut sebenarnya telah memiliki sertifikasi halal di negara asal.
Namun, persoalan muncul pada aspek administratif atau penyetaraan (rekognisi) lembaga sertifikasi halal luar negeri dengan lembaga di Indonesia.
Ia mendorong agar pemerintah dan otoritas terkait mempercepat proses penyetaraan lembaga sertifikasi halal luar negeri yang kredibel, sehingga tidak terjadi sertifikasi ganda yang justru menghambat arus perdagangan.
Baca Juga: Seporsi MBG dan Pancaran Senyum Ketenangan di Wajah Anak-Anak Difabel Sumba
Sebagai bagian dari unsur pimpinan di Majelis Ulama Indonesia, ia menekankan bahwa pendekatan dialogis dan berbasis regulasi jauh lebih konstruktif dibandingkan spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.
“Bagi saya, ini hal yang harus kita tabayun, karena dalam Islam ini sangat penting. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan sebelum jelas. Apalagi hal-hal yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Kita dilarang untuk memutuskan terhadap suatu berita yang dapat menimbulkan musibah pada orang lain,” jelas Ustadz Zaitun.
Ia pun mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan mengedepankan klarifikasi sebelum mengambil sikap, sembari menunggu kejelasan resmi dari pihak berwenang.
(*)
Artikel Terkait
Seporsi MBG dan Pancaran Senyum Ketenangan di Wajah Anak-Anak Difabel Sumba
Indonesia Tegaskan Komitmen Perdamaian Gaza dan Solusi Dua Negara di Forum Board of Peace, Prabowo : Demi Rakyat Palestina
Disaksikan Presiden Prabowo Subianto, 11 MoU Rp600 Triliun Memperkuat Kemitraan Strategis Indonesia - Amerika Serikat
Indonesia Menjadi Aktor Kunci, Board of Peace Luncurkan Rencana Besar Perdamaian Gaza Palestina
Di Forum Board of Peace, Prabowo Subianto Tegaskan Kesiapan Indonesia Kirim 8.000 Pasukan Perdamaian ke Gaza Palestina
Bicara Lantang di Depan Donald Trump, Prabowo Subianto : Indonesia Gabung Board of Peace untuk Perdamaian Palestina
Donald Trump Beri Apresiasi Rencana Pengiriman TNI ke Gaza : Untuk Perdamaian yang Benar-benar Berkelanjutan
Donald Trump Puji Ketegasan Prabowo di Forum Board of Peace : Saya Tak Ingin Melawannya
Indonesia Jadi Wakil Komandan Pasukan Stabilisasi Gaza, Gabung Dengan Sejumlah Negara
OJK Jerat Pelaku Manipulasi Harga Saham IMPC Dengan Sanksi Denda Administratif, PT Dana Mitra Kencana Terseret
Terbukti Goreng Saham, Influencer BVN Kena Denda OJK Rp5,35 M ! Terungkap Modus dan Sejumlah Saham yang Dimanipulasi Harganya
Operasional AMG Pantheon Dihentikan ! Satgas PASTI Bongkar Dugaan Penipuan Modus Impersonasi, Ternyata Catut Nama Pantheon Ventures
Kegiatan Usaha Mbastack Periklanan Kreatif Terbatas Dihentikan ! Penipuan Modus Skema Member Get Member Berjenjang dan Catut Nama MBAStack Limited
Serahkan 3 Tersangka ke Kejaksaan Depok, OJK Bongkar Modus Kredit Fiktif BPR Panca Dana Rp32 M dan Pencatatan Palsu Rugikan Deposan Rp 14 M
Dua Mantan Direksi Semen Baturaja (SMBR) Ditahan Gara-gara Dugaan Korupsi Tata Kelola Pendistribusian Semen di Sumsel, Ini Kronologis dan Modusnya
Garap Tambang Tutupan Selatan di Tanjung Tabalong Kalsel, Anak Usaha DOID Tandatangani Kontrak Jangka Panjang Dengan Adaro Indonesia Hingga Akhir 2030