Begini Pesan Prabowo Subianto ke Pengusaha Jepang Jika Ingin Berbisnis dan Investasi di Indonesia

photo author
R Ridho Triwi D.N, Kalimantan Satu
- Selasa, 31 Maret 2026 | 19:52 WIB
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. (Kalimantansatu.com/Dok. Bakom RI)
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang. (Kalimantansatu.com/Dok. Bakom RI)

KALIMANTANSATU.COM, JEPANG Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang terbuka, responsif, dan menjunjung kepastian hukum bagi para investor, khususnya dari Jepang.

Dalam pertemuan dengan para pengusaha Jepang pada acara Business Forum Indonesia–Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026), Presiden Prabowo secara tegas mempersilakan pengusaha Jepang untuk langsung melaporkan berbagai kendala yang dihadapi selama berinvestasi di Indonesia kepada dirinya.

“Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat langsung mengeluh kepada saya. Anda bisa langsung mengadu kepada saya, melalui duta besar Anda, melalui perwakilan Anda, melalui MITI atau JETRO atau apa pun, Keidanren. Saya bersedia menerima pengaduan,” tegas Prabowo.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Ucap Duka Cita atas Insiden 3 Prajurit TNI Gugur dalam Misi Perdamaian di Timur Tengah

Presiden menekankan bahwa dirinya mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang proaktif dan terjun langsung dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.

Ia bahkan menyebut peran presiden modern layaknya CEO negara yang harus mampu merespons persoalan secara cepat dan tepat.

“Seorang presiden modern, pada dasarnya, adalah CEO negara ini. Ia harus mampu mengetahui masalah dengan sangat cepat dan menyelesaikannya dengan sangat cepat,” ujarnya.

Untuk memperkuat respons tersebut, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus yang bertugas menghilangkan hambatan investasi atau de-bottlenecking task force.

Satgas ini difungsikan untuk menangani berbagai persoalan, seperti keterlambatan administrasi hingga praktik yang merugikan investor.

“Perusahaan mana pun di Indonesia, baik asing maupun domestik, yang merasa menghadapi keterlambatan, hambatan administratif, dan sebagainya, atau mengalami eksploitasi maupun perlakuan tidak semestinya, dapat langsung menghubungi satuan tugas penghilang hambatan ini,” jelasnya.

Baca Juga: Tuntut Penyelidikan Serius ! Pemerintah Indonesia Protes Keras Insiden Anggota TNI Gugur di Lebanon Karena Serangan Artileri IDF Israel

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan deregulasi dan menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai menghambat investasi.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.

“Kami berupaya melakukan deregulasi, menyingkirkan peraturan yang terkadang tidak rasional. Ini bukan hal mudah, tetapi kami bertekad untuk menyederhanakan proses,” kata Prabowo.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: R Ridho Triwi D.N

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X