Reses ke Tambang Emas PT BSI, Komisi IV DPR Evaluasi Dampak Kesejahteraan Warga Banyuwangi ! Titiek Soeharto: Padahal Sudah Produksi 10 Tahun

KALIMANTANSATU.COM - Komisi IV DPR RI mengadakan kunjungan kerja reses ke area tambang emas PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di Pulau Merah, Desa Sumberagung, Banyuwangi, pada Kamis (23/7/2026).

Dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), audiensi tertutup tersebut menampung keluhan masyarakat setempat yang mengaku belum merasakan manfaat kesejahteraan secara nyata.

Meskipun, PT BSI telah beroperasi selama satu dekade dan Pemkab Banyuwangi memiliki saham di perusahaan tersebut.

Baca Juga: Soroti Galian C Raksasa Kalipuro, Aktivis Senior Minta Polresta Banyuwangi Usut Tuntas Hingga Jerat TPPU

Poin Utama Temuan Reses Komisi IV DPR di Pulau Merah

Dari hasil penyerap aspirasi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Pesanggaran, Komisi IV DPR RI mencatat sejumlah poin evaluasi kritis:

• Keluhan Kesejahteraan Masyarakat: Warga lokal mengungkapkan belum merasakan dampak ekonomi yang signifikan dari keberadaan tambang emas PT BSI di wilayah mereka.
• Pertanyaan Efektivitas Dividen Saham: Kepemilikan saham Pemkab Banyuwangi di PT BSI dinilai belum optimal dalam mendongkrak kesejahteraan warga sekitar, meski aktivitas produksi telah berjalan selama 10 tahun.
• Sinyal Evaluasi Perizinan & Operasional: DPR menegaskan keberadaan tambang emas yang tidak memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar layak untuk dievaluasi secara menyeluruh.

Baca Juga: Ada Dugaan Korupsi Kompensasi Lahan Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi, Akademisi Hukum Desak Kejagung Turun Tangan!

Sorotan Komisi IV DPR Terkait Saham dan Dividen PT BSI

Seusai memimpin pertemuan tertutup, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto merespons laporan warga mengenai minimnya dampak ekonomi dari aktivitas pertambangan emas tersebut.

Beliau mempertanyakan kontribusi nyata perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

"Apakah masyarakat di Banyuwangi sudah sejahtera, padahal perusahaan tambang berada di depan mata," lontar Titiek Soeharto kepada para wartawan seusai acara seperti dikutip Kalimantansatu.com dari AdaTah.com, mitra Promedia Group.

Ia menggarisbawahi, kepemilikan saham pemerintah daerah seharusnya dapat dikonversi menjadi dividen yang dirasakan langsung oleh publik.

"Padahal pemerintah daerah punya saham disini (PT BSI), harusnya kan dapat deviden. Dividen dengan nilai produksi yang sudah 10 tahun mestinya rakyat disini sudah bisa sejahtera," tegas Titiek Soeharto.

Baca Juga: Kasus Galian C Banyuwangi di Kalipuro Kian Memanas, Mantan Pemilik Lahan Diperiksa dan Buka Suara Soal Transaksi Masa Lalu