Diduga Ilegal Juga Rusak Lingkungan, Tambang Galian C di Bulusan Banyuwangi Masuk Tahap Penyidikan Polresta

KALIMANTANSATU.COM, BANYUWANGI — Kasus dugaan aktivitas tambang Galian C ilegal di Lingkungan Kampung Baru, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, kini memasuki babak baru.

Laporan pengaduan masyarakat yang dilayangkan oleh warga bernama Hasyim, kini statusnya telah resmi dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kuasa Hukum pelapor, Muhammad Naufal Taftazani, S.H., dari Kantor Hukum NaufalLawyer.com. Naufal mengungkapkan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 1 Juli 2026, pihak kepolisian saat ini tengah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi kunci.

Baca Juga: Intip Beberapa Poinnya! Soal Tambang Galian C Di Banyuwangi, DPW JPKP Jawa Timur Pernah Layangkan Kajian Tentang Potensi Kerugian Negara

"Perkara ini sudah berada pada tahap penyidikan. Penyidik menyampaikan telah mengirimkan surat panggilan kepada saksi-saksi yang diperlukan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Naufal saat memberikan keterangan kepada media.

Perjuangan Hasyim mencari keadilan lingkungan sebenarnya sudah berlangsung lama.

Sebelum menempuh jalur hukum, ia telah berulang kali mengadukan aktivitas tambang tersebut ke pihak kelurahan hingga kecamatan.

Sayangnya, aduan di tingkat lokal tersebut mengendap tanpa tindak lanjut yang memadai.

Tak patah arang, Hasyim akhirnya resmi membawa kasus ini ke ranah hukum pada 16 April 2025 melalui Surat Pengaduan Masyarakat ke Polresta Banyuwangi.

Sejak saat itu, serangkaian dokumen penyelidikan diterbitkan oleh kepolisian, mulai dari Laporan Informasi & Surat Perintah Penyelidikan yang terbit pada 13 Mei 2025, lalu Surat Laporan Pengaduan Masyarakat: Nomor: LPM/139/VI/2025/SPKT tertanggal 5 Juni 2025, serta Evaluasi Administrasi yang Terus bergulir hingga adanya perkembangan administrasi pada Oktober dan Desember 2025, sampai akhirnya naik sidik di pertengahan tahun 2026.

Baca Juga: Perkuat Pengembangan Talenta Kreatif Nasional, ICCN Teken Kerja Sama Strategis dengan Kementerian Ekonomi Kreatif

"Sejak Juni 2025 kami mendampingi Bapak Hasyim. Kami terus mengawal perkara ini secara aktif, berkirim surat, dan rutin meminta SP2HP sebagai bentuk kontrol agar laporan ini tidak mengendap," tegas Naufal.

Lebih lanjut naufal menyebut jika aktivitas tambang galian C tersebut diduga melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan UU RI No. 2 tahun 2025 (Perubahan Keempat atas UU Minerba) Jo.UU RI No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Bukan tanpa alasan, Naufal menjelaskan jika kliennya melaporkan tambang galian C tersebut karena kegiatan tersebut diduga telah menimbulkan dampak kerugian lingkungan dan kerugian langsung kepada warga dan lingkungan sekitar.