Melihat Perbedaan Strategi PPN Dua Negara ASEAN ! Ketika Indonesia Berani Tingkatkan Nilai, Kok Vietnam Justru Sengaja Turunkan Angkanya ya Gaes ?

Presiden RI, Prabowo Subianto juga pernah menegaskan PPN 12 persen yang akan mulai berlaku pada 2025 mendatang dilaksanakan sesuai undang-undang, namun bersifat selektif.

Dalam kesempatan berbeda, Prabowo menjelaskan kenaikan PPN ini hanya berlaku untuk barang-barang mewah sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

Baca Juga: Resmikan Terowongan Istiqlal-Katedral di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto Berterima Kasih ke Jokowi

"Kan sudah diberi penjelasan, PPN adalah undang-undang, kita akan laksanakan. Tapi selektif hanya untuk barang mewah," tegas Prabowo di Istana Presiden, Jakarta, pada Jumat, 6 Desember 2024.

Presiden RI itu menuturkan sejak akhir tahun 2023, pemerintah tidak memungut pajak yang seharusnya dipungut untuk membela dan membantu rakyat kecil.

"Untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil," ucap Prabowo.

"Jadi kalaupun (PPN) naik, itu hanya untuk barang mewah," tutupnya.

Bagi yang belum tahu, kenaikan PPN yang semula 11 persen menjadi 12 persen itu telah dirancang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Berkaca dari hal itu, terdapat perbedaan mencolok terkait kebijakan PPN di Indonesia dengan salah satu negara di ASEAN, Vietnam.

Baca Juga: Gegerkan Warga ! Mayat Suami dan Istri Ditemukan Meninggal Dunia di Dalam Rumahnya, Kawasan Cengkareng, Jakarta Barat

Pemerintah Vietnam justru melakukan strategi percepatan ekonomi di negaranya dengan menurunkan PPN. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Vietnam Sengaja Turunkan PPN 10% Jadi 8%

Dilansir dari Vietnam Briefing, Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan PPN dari 10 persen ke 8 persen hingga Juni 2025 mendatang.

Hal ini resmi berlaku setelah Majelis Nasional menyetujui perpanjangan pengurangan PPN tersebut.

Berdasarkan resolusi yang disahkan pekan lalu, barang dan jasa yang dikenakan tarif pajak 10 persen akan tetap diberi tarif 8 persen.