Olahraga Padel Kena Pajak Hiburan 10 Persen, Apa Alasan Pramono Anung ?

KALIMANTANSATU.COM - Olahraga padel saat ini menjadi salah satu yang sedang digandrungi oleh masyarakat.

Lantas, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan bahwa padel dikenai pajak hiburan sebesar 10 persen.

Dalam keterangannya kepada media, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebutkan bahwa padel merupakan kegiatan yang memberikan hiburan.

Oleh karena itu, pajak 10 persen diterapkan untuk olahraga padel ini.

“Jadi, yang namanya pajak hiburan berlaku bagi semua kegiatan menghibur diri yang berbayar,” ujar Pramono di Kebayoran Baru, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

Baca Juga: Update Mayat Wanita Ditemukan di Sungai Citarum, Enam Pelaku Diamankan Polisi Termasuk Sopir Pribadi

“Contohnya main tenis kena pajak nggak? Kena pajak, bulu tangkis kena, bola basket juga kena,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa semua yang menghibur bisa dikenai pajak hiburan.

“Jadi kemudian, semua permainan yang berbayar dan hiburan, ya kena pajak,” tambahnya.

Sebelumnya, Pramono menyebutkan bahwa pemain padel rata-rata adalah orang yang berasal dari kalangan menengah ke atas, sehingga ada penarikan pajak seharusnya tak menjadi masalah.

“Apalagi yang main padel kan rata-rata orang yang mampu, rata-rata kan mampu. Untuk sewa lapangan aja berapa, mampu, kan gitu,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta pada Jumat, 4 Juli 2025 lalu.

Baca Juga: Waspada Ancaman Banjir Rob Ancam Pesisir Jakarta hingga 13 Juli, BPBD Sebut Disebabkan Pasang Laut dan Bulan Purnama

Olahraga lain yang sudah mendapat aturan pajak hiburan 10 persen di antaranya biliar, tenis, squash, hingga renang dan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penerimaan Daerah atau Bapenda Jakarta Nomor 257 Tahun 2025.

Sementara untuk padel sendiri adalah peraturan tambahan yang baru ditandatangani oleh Kepala Bapenda Jakarta pada 20 Mei 2025.

(*)