Sandra Dewi Cabut Gugatan Perampasan Aset di Kasus PT Timah dan Relakan Aset Mewah Disita Kejagung ! Hakim Nyatakan Eksekusi Vonis Harvey Moeis

KALIMANTANSATU.COM - Babak baru kasus korupsi PT Timah kembali menjadi perbincangan hangat sebagian publik di Tanah Air.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Selasa, 28 Oktober 2025, Majelis Hakim resmi menerima pencabutan gugatan keberatan yang diajukan aktris Sandra Dewi terkait penyitaan aset miliknya.

Langkah ini menjadi sinyal akhir dari perjuangan hukum Sandra dalam membela harta yang terseret kasus korupsi yang menjerat suaminya, Harvey Moeis.

Pencabutan tersebut sekaligus menegaskan Sandra tidak lagi menempuh jalur perlawanan atas keputusan pengadilan.

Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menegaskan, vonis 20 tahun penjara terhadap Harvey Moeis kini dapat segera dieksekusi karena telah berkekuatan hukum tetap.

Hakim Ketua, Rios Rahmanto menilai langkah Sandra merupakan keputusan pribadi yang dilakukan secara sadar dan sukarela.

Baca Juga: Ketika Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan ! Lawan Balik Putusan Sita Aset di Kasus Korupsi Timah yang Menjerat Harvey Moeis

Dengan demikian, proses hukum yang sempat tertunda kini dapat dijalankan tanpa hambatan.

“Menyatakan bahwa dengan pencabutan perkara ini maka putusan Mahkamah Agung Nomor 5009 K/PID.SUS/2025 tanggal 25 Juni 2025, serta putusan di tingkat banding dan pertama yang mendasari perkara ini tetap berlaku dan dapat dieksekusi,” ujar Hakim Rios dalam persidangan.

Sandra Dewi Nyatakan Tunduk pada Isi Putusan

Dalam permohonannya, Sandra Dewi menyatakan telah menerima dan tunduk terhadap isi putusan yang menjerat suaminya.

Sikap ini dianggap sebagai bentuk penyerahan diri terhadap proses hukum yang berlaku.

“Pencabutan keberatan dilakukan dengan alasan Pemohon pada hakikatnya telah menerima dan tunduk atas isi putusan dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Harvey Moeis yang telah berkekuatan hukum tetap,” tutur Hakim Rios.

Hakim juga menyebut bahwa pencabutan dilakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Sandra bersama dua pemohon lain, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan, dinyatakan paham konsekuensi hukum dari langkah yang diambil.