WWF Indonesia dan Kementerian LH Perkuat Kolaborasi Multipihak untuk Mengatasi Polusi Plastik, Krisis Iklim dan Keanekaragaman Hayati

photo author
R Ridho Triwi D.N, Kalimantan Satu
- Rabu, 29 Oktober 2025 | 14:47 WIB
WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menggelar diskusi multi-pihak yang bertajuk Plastic, Climate, and Biodiversity Forum sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di Jakarta, Selasa (28/10/2025). (Kalimantansatu.com/Dok. IST)
WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menggelar diskusi multi-pihak yang bertajuk Plastic, Climate, and Biodiversity Forum sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di Jakarta, Selasa (28/10/2025). (Kalimantansatu.com/Dok. IST)

Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisal Nurofiq, menyampaikan, ketiga isu ini tidak bisa dilihat sebagai persoalan yang berdiri sendiri.

"Krisis polusi plastik, perubahan iklim, dan penurunan keanekaragaman hayati membentuk satu kesatuan tantangan yang membutuhkan solusi terintegrasi dan kolaborasi," katanya.

“Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan Indonesia benar-benar menuju lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. Kita bergerak bersama untuk memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi mendatang," timpalnya.

Baca Juga: Gaya Komunikasi Ceplas-ceplos Menkeu Purbaya Kerap Dikritik, Syahganda Nainggolan Justru Anggap Bikin Masyarakat Melek Soal Pemerintahan

Dr. Hanif Faisal Nurofiq menegaskan, forum ini dilaksanakan untuk mendorong koneksi dan kerja sama multipihak dalam upaya menangani permasalahan krisis lingkungan tiga lapis dengan menerapkan ekonomi sirkular.

“Salah satu fokus pemerintah adalah mendorong upaya terintegrasi dalam pengembangan ekonomi sirkular di bidang persampahan, iklim dan biodiversitas. Dalam bidang persampahan, pemerintah melalui rancangan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam penerapan berbagai skema ekonomi hijau yang berkelanjutan yaitu salah satunya pelaksanaan kewajiban produsen yang diperluas,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sama, CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menyampaikan, WWF-Indonesia sebagai lembaga yang berbasis sains telah melakukan serangkaian kajian dampak sampah plastik terhadap keanekaragaman hayati, krisis iklim.

"Untuk mengatasinya, kami menjalankan program Plastic Smart Cities. Melalui program ini, kami bertekad untuk mengurangi kebocoran plastik ke alam dengan cara mendukung kerja-kerja pengurangan sampah plastik melalui mitra-mitra kami," tegasnya.

"Kami mendukung penuh target pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengelola sampah plastik dan sangat mengapresiasi langkah kebijakan yang dijalankan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dalam penanganan sampah dan penegakan hukumnya, serta langkah inovasi mengatasi tingginya timbulan sampah saat ini," tandasnya.

Triple Planetary Crisis menjadi ancaman nyata dan sebagai lembaga konservasi lingkungan, WWF menginisiasi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan isu penanganan pencemaran lingkungan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Salah satunya, penanganan polusi plastik di alam. Pada 2019 WWF mulai menginisiasi kampanye No Plastic in Nature, yang disusul dengan implementasi proyek Plastic Smart Cities di Indonesia dengan advokasi kebijakan dan mendorong penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah.

Mengadopsi prinsip ekonomi sirkular menjadi kunci untuk memutus simpul permasalahan secara bersamaan dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Ekonomi sirkular mengubah cara kita dalam memproduksi, mengonsumsi, dan mengelola material dengan mengeliminasi polusi sejak desain, mensirkulasi bahan mulai dari daur ulang dan guna ulang; serta meregenerasi sistem alam.

Dengan pendekatan ini sekaligus kita mengurangi emisi gas rumah kaca dari produksi resin, praktik pembuangan tak terkendali, menekan kebocoran polutan, dan memulihkan ekosistem.

Forum diskusi ini sekaligus menjadi wadah dialog dan kolaborasi antara pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk memperkuat implementasi aksi Extended Producer Responsibility (EPR) di tingkat nasional.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: R Ridho Triwi D.N

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X