KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - WWF Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menggelar diskusi multi-pihak yang bertajuk Plastic, Climate, and Biodiversity Forum sebagai langkah konkret untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan di Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam diskusi multipihak ini, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq berkenan menghadiri acara sekaligus memberikan sambutan arahan.
Acara ini sekaligus menandakan kerjasama antara WWF-Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
Dalam acara ini, CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda turut mendampingi Menteri Lingkungan Hidup.
Diskusi kolaboratif multipihak ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil.
Pasalnya, para peserta kegiatan menjadi saksi atas penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara KLH/BPLH dan WWF-Indonesia yang akan memperkuat kerja di bidang pembangunan lingkungan berkelanjutan.
Selain itu, dalam acara yang sama, WWF-Indonesia juga melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip pelestarian di tingkat daerah.
Diskusi yang menghadirkan peserta dari berbagai pemangku kepentingan ini menyajikan narasumber ahli, seperti Agus Rusly, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Adib Awaludin, Kepala Seksi Pengurangan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan Dewi Lestari Yani Rizki, CCO WWF-Indonesia dan juga Andreas Røise Myrhvold, WWF Norway untuk koordinator Program No Plastic In Nature.
Ketiga narasumber kunci ini menyoroti keterkaitan antara polusi plastik, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Diskusi publik ini memiliki tujuan spesifik, yaitu mewujudkan kolaborasi multipihak untuk mengatasi ketiga isu: solusi sampah plastik, percepatan penanganan krisis klim, dan solusi hilangnya keanekaragaman hayati (atau lebih dikenal dengan "Triple Planetary Crisis”).
Dengan demikian ketiga masalah ini dapat ditangani oleh para pihak secara terpadu dan tidak terpisah.