Nasib Anggaran Rp99 T Jadi Taruhan di Tengah Isu Dapur Fiktif MBG, Serapan ke Daerah Kini Dipantau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

“Saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi,” ucap Purbaya dalam kesempatan yang sama.

Menurut Purbaya, langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pelaksanaan program benar-benar berdampak pada masyarakat dan terjaga akuntabilitasnya.

“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan. Belakangnya betul. Makanya saya ingin tahu itu saja untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian,” katanya.

Batal Tambah Rp50 Triliun

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan rencana tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun pada 2025 batal direalisasikan.

Dadan menyebut salah satu alasanya terkait kemampuan serapan tidak memungkinkan untuk angka sebesar itu.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Adopsi Sumitronomics yang Digagas Ayah Presiden Prabowo Subianto untuk Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Apa itu ?

“Tadi kami hitung-hitung lagi yang Rp50 triliun tidak akan bisa kita serap. Kemungkinan besar yang kita serap adalah tambahan Rp28 triliun. Jadi Rp71 triliun plus Rp28 triliun tahun ini,” kata Dadan.

Kepala BGN itu menambahkan, serapan anggaran hingga September 2025 baru mencapai Rp19,3 triliun, tetapi sudah melampaui target bulanan.

“Target kita di akhir September Rp19 triliun. Jadi sudah melebihi target yang harusnya akhir September,” ujar Dadan.

Multiplier Effect ke Ekonomi

Dalam pertemuan itu, Purbaya juga menyebut-nyebut soal pelaksanaan program MBG sudah menunjukkan dampak positif.

Menurutnya, serapan anggaran yang lebih tinggi dari perkiraan memberi efek berganda bagi perekonomian.

“Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya, multiplier effect-nya ke perekonomian memang cukup signifikan,” ujar Purbaya.

Purbaya lantas menegaskan tambahan dana bukan masalah besar selama pelaksanaan program terbukti efektif. Namun, keputusan akhir tetap menunggu evaluasi lapangan pada Oktober 2025.