Nasib Anggaran Rp99 T Jadi Taruhan di Tengah Isu Dapur Fiktif MBG, Serapan ke Daerah Kini Dipantau Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

KALIMANTANSATU.COM - Akhir-akhir ini, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan tajam usai terungkap anggaran yang disiapkan total mencapai Rp99 triliun, dengan rincian Rp71 triliun pada 2025 dengan tambahan Rp28 triliun.

Di balik besarnya dana yang digelontorkan, pelaksanaan program ini tidak lepas dari sorotan publik, terutama setelah muncul isu dapur fiktif dalam laporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Perihal itu, kini Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak tinggal diam.

Khususnya, Purbaya menyebut adanya pantauan ketat dengan melibatkan aparat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah.

Baca Juga: Menyoroti Arah Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa soal Cukai Rokok, Pastikan Tak Ada Kenaikan Tarif 2026 dan Bakal Tindak Tegas Pabrik Rokok Ilegal

Hal itu dituturkan Menkeu Purbaya saat kunjungan ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, pada Jumat, 26 September 2025.

Dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana, Purbaya diketahui membicarakan kondisi serapan anggaran, kemungkinan tambahan dana, hingga langkah evaluasi ke depan.

Purbaya menyebut, evaluasi program akan dilakukan pada akhir Oktober 2025 mendatang.

Hasil dari pemantauan itu akan menentukan apakah pemerintah menambah anggaran, mempertahankannya, atau justru memangkas anggaran.

“Kalau betul bisa nyerap, ya kita kasih tambah, kalau nggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.

Lantas, bagaimana sejauh ini pemantauan Menkeu Purbaya usai sebelumnya menyeruak isu dapur fiktif dalam program MBG? Berikut ulasan selengkapnya.

Kawalan Ketat Menkeu

Purbaya menekankan dirinya tidak hanya akan memantau dari kantor pusat, melainkan turun langsung ke lapangan.

Baca Juga: Pengamat Nilai Hasil Kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Belum Terlihat, Soroti Tarif Cukai Rokok Berpengaruh pada Lapangan Kerja

Menkeu pengganti Sri Mulyani itu mengaku sudah mengerahkan sejumlah pegawai Kementerian Keuangan untuk memonitor di 20 titik secara acak.