Lagi Ramai, Rencana Renovasi Ponpes Al Khoziny Pakai APBN ! Tak Hanya Menkeu Purbaya, DPR dan MPR Juga Ikut Beri Respons

Saan menyebut bahwa harus ada pembahasan dan koordinasi yang dilakukan oleh Menteri PU Dody Hanggodo dengan dengan kementerian terkait.

“Tentu itu harus dibicarakan dulu, minimal di tingkat kementerian, di pemerintahan,” kata Saan kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Kedua, dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” tambahnya.

Proposal Rencana Penggunaan APBN untuk Renovasi Belum Diterima Menkeu Purbaya

Menkeu Purbaya saat ditanya mengenai apakah dirinya menyetujui APBN digunakan untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny, dirinya mengaku belum ada pembicaraan khusus.

Ia bahkan baru mengetahui rencana tersebut dari media, sehingga belum tahu pihak mana yang akan melakukan pengajuan pendanaannya.

Baca Juga: Ada Rapat Tertutup di Kertanegara, Presiden Prabowo Subianto Bahas Devisa Hasil Ekspor Hingga Stimulus Rakyat ! Arah Kebijakan Ekonomi Baru ?

“Terus untuk pondok pesantren, pondok pesantren juga saya belum terima, saya baru baca di media aja katanya dibiayai APBN,” ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dalam media gathering di Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 10 Oktober 2025.

“Tapi saya belum tau siapa yang propose, seperti apa proposalnya saya belum tau, kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” terangnya.

Penjelasan Dana APBN untuk Renovasi Ponpes Al Khoziny

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan bahwa insiden Ponpes Al Khoziny adalah keadaan darurat, sehingga Kementerian PU yang akan turun tangan meski pesantren biasanya di bawah Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk berapa anggaran yang akan digelontorkan, Dody mengungkapkan belum ada perhitungan lebih jauh.

Baca Juga: Utang Indonesia Tembus Rp9.138 Triliun ! Mengapa Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sebut Nominal Bukan Segalanya di Tengah Bayang Pajak Masa Depan ?

“Belum, masih jauh itu. Sementara belum ya. Masih urusan polisi ya. Masih ada police line,” kata Dody kepada wartawan di Jakarta ada Jumat, 10 Oktober 2025.

Anggaran untuk perbaikan, kata Dody, akan diambil dari pendanaan proyek pembangunan di sektor pendidikan yang dimiliki oleh Kementerian PU dan akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama.