Anggap Tanpa Subsidi, PLN Berpotensi Rugi ! Pengamat Ekonomi Tegaskan Perlu Reformasi Fundamental

Dari sisi neraca, total aset PLN meningkat menjadi sekitar Rp1.796 triliun (dari Rp1.772 triliun pada akhir 2024), dengan ekuitas Rp1.062 triliun.

Total utang berada di kisaran Rp711–734 triliun, dengan DER sekitar 38–69 persen dan rasio utang terhadap aset di bawah 50 persen—menunjukkan tingkat solvabilitas yang relatif kuat untuk perusahaan utilitas berskala besar.

Secara operasional, kemajuan juga terlihat. Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen, jumlah pelanggan bertambah sekitar 3,72 juta atau naik 5,88 persen, serta terjadi penurunan durasi dan frekuensi gangguan listrik di berbagai sistem.

Baca Juga: Pakar Militer Anggap Kedatangan Pasukan Perdamaian Indonesia Bisa Cegah Ambisi Israel Aneksasi Gaza, Ini Alasannya

Menurut Noviardi, sensitivitas terhadap pergerakan kurs juga masih tinggi.

Setiap depresiasi rupiah Rp1 berpotensi menambah beban biaya sekitar Rp10 miliar, terutama dari kewajiban kontrak pembangkit swasta yang berdenominasi valuta asing.

Ia juga menyoroti kondisi oversupply di sejumlah wilayah yang membuat kapasitas pembangkit tidak termanfaatkan optimal, tetapi tetap menimbulkan kewajiban pembayaran.

Meski begitu, ia mengapresiasi transformasi yang telah dijalankan PLN, termasuk digitalisasi proses bisnis yang menurunkan interest bearing debt sekitar Rp46,7 triliun dan memangkas beban bunga sekitar Rp3,1 triliun.

Selain itu, penerapan hedging valas, percepatan pelunasan utang berbunga tinggi, serta diversifikasi pendapatan melalui ekosistem kendaraan listrik dan layanan energi terintegrasi turut memperkuat fondasi perusahaan.

Baca Juga: Kisah Mantan Narapidana Menata Ulang Hidupnya Lewat Dapur MBG, Pernah Terjerumus Titik Gelap Tahun 1991

“Fondasinya sudah terbentuk. Kini yang dibutuhkan adalah reformasi fundamental: restrukturisasi kontrak IPP yang kurang efisien, penataan portofolio pembangkit untuk mengurangi oversupply, serta percepatan diversifikasi bisnis non-listrik agar ketergantungan pada subsidi dapat ditekan secara permanen,” katanya.

Ia juga menekankan agar agenda transisi energi hijau benar-benar diarahkan untuk menurunkan struktur biaya.

“Energi terbarukan harus menggantikan pembangkit berbiaya tinggi, bukan sekadar menambah kapasitas. Setiap proyek harus bankable dan berbasis kebutuhan sistem,” tambahnya.

Dengan tren positif sepanjang 2025, PLN dinilai memiliki modal kuat untuk menghadapi target 2026, mulai dari peningkatan efisiensi hingga percepatan energi bersih.

Namun, menurut Noviardi, keberlanjutan kinerja tersebut sangat bergantung pada keberanian manajemen melakukan pembenahan struktural.