Pakar Militer Anggap Kehadiran Indonesia di BoP Penting Agar Israel Tak Memonopoli Narasi, Ini Penjelasannya

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA — Kehadiran Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sangat vital untuk memecah monopoli narasi Israel di panggung internasional.

Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan sikap skeptis yang berlebihan di dalam negeri justru berisiko memberikan "kemenangan gratis" bagi faksi sayap kanan Israel.

Khairul memperingatkan adanya bahaya "linearitas kepentingan" jika Indonesia memilih untuk mundur dari misi ini karena kekhawatiran akan jebakan politik.

Jika kursi Indonesia di Board of Peace kosong, maka kekuatan penyeimbang akan hilang, membiarkan Israel dan sekutu dekatnya mendominasi setiap keputusan di lapangan.

"Logikanya memang brutal, namun nyata,” tegas dia, Senin (16/2/2026).

Baca Juga: Panggil Sejumlah Menteri ke Hambalang Bogor, Presiden Prabowo Subianto Tekankan Diplomasi Ekonomi Harus Untungkan Indonesia

Garis keras sayap kanan Israel menolak TNI masuk karena ingin menguasai Gaza tanpa saksi mata.

Sementara itu, kaum skeptis di Indonesia menolak karena khawatir dijebak.

“Jika kita menuruti kekhawatiran itu, hasilnya tetap sama: TNI batal berangkat, dan Israel menang mudah karena tidak ada kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace maupun di lapangan,” ujar Khairul.

Fahmi menilai, apabila Indonesia mundur, yang diuntungkan adalah faksi sayap kanan Israel, termasuk dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Mereka, kata dia, akan mendapatkan “hadiah kemenangan” dari keraguan Indonesia.

"Kita seolah mempermudah pekerjaan mereka untuk mengisolasi Gaza dari dunia luar tanpa harus mengotori tangan mereka sendiri untuk mengusir kita," jelasnya.

Baca Juga: Kini Jembatan Apung Penghubung Desa Sawang di Aceh Utara yang Dibangun TNI Hampir Jadi, Masyarakat Tak Perlu Naik Getek dan Bayar Rp20 Ribu Lagi

Meski mengakui tantangan berat berdasarkan pengalaman di UNIFIL Lebanon—Israel kerap menghambat posisi perwira TNI—Fahmi menilai skema ISF kali ini memiliki dinamika berbeda.