- Pemenuhan logistik dan kebutuhan dasar harian masyarakat.
- Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur permukiman serta fasilitas umum.
- Pemulihan roda perekonomian dan aktivitas sosial warga setempat.
“Kami akan terus berkoordinasi agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditindaklanjuti. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi situasi ini,” pungkas Menkeu Purbaya.
Kunjungan gabungan ini mencerminkan komitmen serta sinergisitas antara eksekutif dan legislatif untuk menjamin penanganan pascagempa NTT berjalan tanggap, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Salurkan Bantuan Kemenkeu Peduli
Pada kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya melihat langsung kondisi pengungsian serta kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Sebagai bentuk kepedulian, Kemenkeu Peduli menyalurkan bantuan awal berupa berbagai kebutuhan dasar, antara lain 4.600 kg beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kg gula pasir, 380 lembar selimut, 81 terpal, dan 200 pakaian.
Bantuan tersebut juga mencakup 225 dus susu, 150 dus mi instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan, serta 540 dus air mineral.
Untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat di lokasi terdampak, Kemenkeu Peduli turut menyalurkan kopi/teh, sereal, sabun, popok bayi, pembalut, pasta gigi, losion atau pelembab kulit, bumbu dapur, serta kecap/saus.
Secara keseluruhan, bantuan Kemenkeu Peduli merupakan bagian dari pengiriman bantuan dengan total nilai mencapai Rp565,2 juta.
Bantuan tersebut menjadi wujud gotong royong dan kepedulian pegawai Kementerian Keuangan kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya untuk membantu memenuhi kebutuhan pada masa awal penanganan.
Menkeu menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan dukungan awal dari keluarga besar Kementerian Keuangan.
Pemerintah selanjutnya akan memastikan dukungan anggaran dapat diberikan sesuai kebutuhan penanganan bencana di lapangan.
“Ini baru bantuan dari Kemenkeu Peduli, dari orang-orang Kementerian Keuangan. Kita melihat seperti apa kebutuhan di sini. Nanti kalau anggaran, yang lebih besar,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu menegaskan Kementerian Keuangan akan memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menjalankan tugas penanganan bencana. Dukungan APBN akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.
“Yang jelas, dari Kementerian Keuangan kami menyiapkan dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu. Kalau nanti membutuhkan tambahan, kita tambah. Jadi untuk bencana, anggarannya selalu kita utamakan,” tegas Menkeu.
Sebelumnya, Pemerintah telah menyampaikan kesiapan untuk mendukung pembiayaan penanganan bencana di NTT dengan terlebih dahulu menggunakan anggaran BNPB yang telah disiapkan.
Meskipun sebagian dari alokasi sekitar Rp5 triliun tersebut telah digunakan, Pemerintah memastikan kebutuhan penanganan dampak bencana akan tetap terpenuhi sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan.
(Prabu Warah)