Polemik Bupati Pati Sudewo Menjadi Perhatian Presiden Prabowo Subianto ! Gerindra Tegaskan Kadernya itu Sudah Diberi Teguran Keras

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Polemik yang menyeret nama Bupati Pati sekaligus politikus Partai Gerindra Sudewo, kini menjadi sorotan publik dan tidak luput dari perhatian Presiden Indonesia Prabowo Subianto.

Sudewo sendiri saat ini tengah menghadapi proses pemakzulan di DPRD Pati, yang digelar sebagai tindak lanjut atas kontroversi yang muncul di awal masa kepemimpinannya.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, mengungkapkan bahwa perhatian dari pucuk pimpinan partai sudah diberikan.

Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Sudah Kembalikan Uang Dugaan Korupsi DJKA, Apakah Pengembalian Menghapus Pidananya ?

Bahkan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, juga telah melayangkan teguran keras kepada Sudewo.

“Beliau sudah diberi teguran yang keras. Pak Presiden juga sudah memberi perhatian, Sekretaris Jenderal DPP Partai juga sudah memberikan teguran,” kata Budisatrio kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 15 Agustus 2025.

Budisatrio menyatakan bahwa partainya akan terus mengawal para kepala daerah yang berasal dari Gerindra.

Ia juga berharap dengan sikap yang diambil Gerindra dapat merespons kekecewaan masyarakat Pati terhadap kepemimpinan Sudewo.

“Kami akan terus mengawal dan memperbaiki, dan semoga ke depan itu akan bisa lebih baik,” imbuhnya.

Proses pemakzulan Sudewo oleh DPRD Pati diduga dipicu oleh sejumlah kebijakan dan pernyataannya yang menuai kontroversi di masyarakat.

Baca Juga: Kena Demo Warga agar Mundur dari Jabatannya, Bupati Pati Sudewo Diduga Terseret Kasus Suap Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api

Meskipun begitu, Gerindra menekankan bahwa setiap kader yang memegang jabatan publik harus menjaga integritas dan mengedepankan kepentingan rakyat.

Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang mendapat sorotan publik di tengah masa jabatannya.

Dengan adanya perhatian langsung dari Presiden Prabowo, publik menanti langkah tegas selanjutnya, baik dari internal partai maupun jalur hukum yang berlaku.

(*)