Sorry yeee ! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Tidak Akan Lindungi Jenderal atau Partai Terlibat Tambang Ilegal

KALIMANTANSATU.COM - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laporan mengejutkan terkait aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

Tercatat ada 1.063 lokasi tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun.

“Kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Jumat 15 Agustus 2025.

Atas kondisi tersebut, Prabowo mengingatkan tidak akan ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi militer maupun kepolisian.

Baca Juga: Sampai Singgung Mazhab Serakahnomics dan Konsep Indonesia Incorporated, Presiden Prabowo Subianto: yang Besar Harus Berperan, yang Miskin Diberdayakan

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun,” tegasnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.

“TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak,” lanjut Prabowo.

Prabowo juga meminta dukungan penuh dari MPR, DPR, dan partai politik untuk membersihkan praktik tambang ilegal.

Ia menegaskan, tidak ada pengecualian, bahkan terhadap kader partai yang ia pimpin sendiri.

“Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepet-cepet kalau ada terlibat,” kata Prabowo.

“Laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” sambungnya menegaskan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Klaim Selamatkan Rp300 Triliun Dana APBN 2025 dari Risiko Korupsi, Dialihkan ke Hal Produktif dan Langsung Dirasakan Rakyat

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani lebih dulu menyoroti masalah serupa dalam pidatonya.

Ia menyebut praktik bisnis manipulatif, termasuk tambang ilegal, judi online, narkoba, hingga penyelundupan, sebagai kenyataan pahit yang justru merugikan rakyat.

“Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat,” ujar Puan.