Gaduh Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Wilayah Indonesia, Polri hingga DPR Soroti Standar Keamanan Menu Makan Bergizi Gratis di Sekolah

Polri Turun Tangan

Di lain pihak, kasus keracunan massal ini juga mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri ikut melakukan asistensi agar penyelidikan di tingkat Polda dan Polres lebih terarah.

“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Helfi Assegaf selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Sorotan DPR dan Badan Gizi Nasional

Di Senayan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sempat meminta aparat hukum mengusut tuntas kasus keracunan massal tersebut agar publik tahu tentang persoalan yang bisa jadi karena murni kelalaian oknum tertentu.

Baca Juga: Singgung Crazy Rich yang Ogah Patuh Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Targetkan Rp60 Triliun dari Kantong Pengemplang Pajak. Ada Jerat Khusus ?

“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah membentuk tim khusus guna memberikan second opinion.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut langkah ini penting untuk meredam isu tak berdasar ihwal peristiwa keracunan massal imbas MBG yang baru-baru ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” ujar Dadan saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.

Daftar Panjang KLB di Berbagai Daerah

Kasus Sumedang hanya satu dari puluhan KLB keracunan MBG di seluruh Indonesia. Hingga 22 September 2025, BGN mencatat 45 KLB dengan 4.711 korban.

Baca Juga: Apa Fungsi Kawasan Berikat ? Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Ungkap Tidak Hanya Sebatas Menjadi Motor Pendorong Ekspor

Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni 6.452 korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, dengan catatan angka menembus 2.000 korban.