Bentuk Tim Respons Krisis, Pemerintah Indonesia Tingkatkan Perlindungan WNI di Timur Tengah

KALIMANTANSATU.COM — Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) membentuk tim respons krisis sebagai langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang hingga saat ini masih berada di kawasan Timur Tengah.

Tim tersebut dibentuk menyusul meningkatnya tensi geopolitik di wilayah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah mengungkapkan tim ini akan memantau perkembangan situasi konflik secara intensif sehingga pemerintah dapat bergerak cepat untuk melindungi WNI jika kondisi keamanan semakin memburuk.

"Kami membentuk crisis response team dan meningkatkan komunikasi intensif setiap harinya antara Kemlu Pusat dengan perwakilan-perwakilan terdampak di kawasan untuk mendapatkan update kondisi real situasi keamanan di lapangan dan kondisi serta keberadaan para WNI," ujar Heni, Jumat (6/3/2026).

Baca Juga: Pertamina Jaga Stok BBM Tidak Habis dalam 21 Hari untuk Pasokan Energi Nasional, Amankan Cadangan di Atas Level Minimum

Sejalan dengan pembentukan tim tersebut, Kementerian Luar Negeri juga memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan situasi di lapangan.

Dalam hal ini, Heni menyebut perwakilan RI di kawasan terdampak terus menjalin komunikasi intensif dengan simpul-simpul WNI.

Kemudian, para perwakilan tersebut secara berkala akan menyampaikan laporan perkembangan situasi kepada kantor pusat Kementerian Luar Negeri di Jakarta.

Untuk mendukung penguatan koordinasi tersebut, perwakilan RI juga terus memperbarui data jumlah dan sebaran WNI di wilayah akreditasi masing-masing.

Baca Juga: Kesadaran Rendah ! Menkomdigi Tegur Platform Meta yang Cepat Hapus Palestina, namun Lemah Bersihkan Konten Fitnah hingga Hoax di Indonesia

Selain itu, perwakilan RI turut memperbarui rencana kontinjensi serta melakukan asesmen terhadap berbagai opsi evakuasi apabila situasi keamanan memburuk.

Selain memperkuat koordinasi internal, Heni mengatakan kementerian juga meningkatkan komunikasi eksternal, khususnya dengan otoritas setempat.

Ia juga mengimbau WNI di wilayah terdampak untuk proaktif memantau informasi resmi dari otoritas setempat maupun dari perwakilan RI.

"Kita tidak henti-hentinya menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada para WNI di wilayah akreditasi di masing-masing perwakilan untuk memantau informasi resmi dari otoritas tempat dan perwakilan RI, dan menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan RI terkait atau terdekat," lanjutnya.