“Tujuannya menarik pembuat rokok ilegal masuk ke kawasan khusus dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jadi, kita tidak hanya membela perusahan besar, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem, tentunya bayar cukai,” paparnya.
Sentralisasi itu juga jadi upaya untuk membersihkan sebaran rokok ilegal di pasar lokal.
“Barang (rokok) ilegal dari luar tapi banyak juga dari dalam negeri, dari produk yang nggak bayar pajak. Kalau kita bunuh semua ya matilah mereka,” imbuhnya.
Menkeu Purbaya Pertimbangkan Masukan untuk Buat Regulasi
Dari pertemuan yang dilakukan dengan pengusaha rokok, Purbaya mengungkapkan menerima masukan sebagai pertimbangan untuk membuat aturan terkait.
“Yang akan kita atur adalah supaya yang kecil bisa hidup, yang besar juga bisnisnya nggak terganggu, secara tidak fair gitu,” tuturnya.
Mengenai kelancaran aktivitas sentralisasi IHT, Purbaya mengatakan akan dievaluasi lagi.
“Udah ada tuh kawasan IHT di 2024, 5 tempat kok masih nggak jalan, masih nggak bagus. Kalau laporan kertas bagus-bagus terus, gimana sih? Nanti kita galakkin lagi, kita betulin,” sambungnya.
Marketplace Dipanggil untuk Batasi Peredaran Rokok Ilegal
Sebelumnya, Purbaya sudah memanggil platform e-commerce dan diimbau agar tidak menjual barang ilegal.
“Kami sudah panggil marketplace seperti apa, Bukalapak, Tokopedia, BliBli, semua, untuk tidak mengizinkan penjualan barang-barang ilegal, utamanya rokok, nanti yang lain juga,” kata Purbaya, dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat pada 22 September 2025 lalu.
Purbaya mengungkapkan bahwa pihak marketplace menginginkan ‘pembersihan’ itu dilakukan per 1 Oktober, namun dirinya meminta untuk dipercepat.
Ia juga memastikan akan menindak tegas siapapun yang terlibat dalam pelanggaran aturan impor.
“Terus nanti mulai ada, kan sudah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkapin. Jadi yang masih mau jual, harus berhenti, jangan jual lagi. Itu saya harapkan bisa mengurangi konsumsi rokok ilegal,” jelasnya.
Artikel Terkait
'Peringatan' Purbaya Yudhi Sadewa ke Kementerian/Lembaga Hingga Akhir Oktober 2025 ! Penyerapan Anggaran Tidak Maksimal Bakal Dialihkan ke Bansos
Kebijakan Suntikan Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara Diwanti-wanti KPK Soal Kredit Fiktif, Apa Kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ?
Lagi Matangkan Skema Instensif Menarik bagi Pemilik Simpanan Dollar di Dalam Negeri, Begini Kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Sindir Ekonom yang Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,12 Persen dari BPS, Begini Sentilannya
Mengulas Rencana Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang Sebut Bakal Kurangi Tarif Subsidi Listrik Tanpa Menaikkan Harganya, Bagaimana Caranya ?
Kemenkes Ungkap Konsumsi Rokok Lebih Besar dari Kebutuhan Keluarga hingga Jadi Akar Penyebab Stunting ! Menkeu Purbaya Singgung Persoalan Industri
Bongkar Alasannya ! Nasib Tax Amnesty era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Kebijakan yang Dituding Upaya Selundup Duit hingga Dikecam Buruh
Pengamat Nilai Hasil Kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Belum Terlihat, Soroti Tarif Cukai Rokok Berpengaruh pada Lapangan Kerja
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Adopsi Sumitronomics yang Digagas Ayah Presiden Prabowo Subianto untuk Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia, Apa itu ?
Singgung Crazy Rich yang Ogah Patuh Bayar Pajak, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Targetkan Rp60 Triliun dari Kantong Pengemplang Pajak. Ada Jerat Khusus ?