Polemik Utang Whoosh Rp116 T Membayangi Negara, Mahfud MD Pertanyakan Isi Kontrak Indonesia dengan China ! Ini Poin-poinnya

KALIMANTANSATU.COM - Mahfud MD kembali buka suara mengenai polemik proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau yang dikenal dengan Whoosh.

Kereta cepat yang kini menghubungkan Jakarta-Bandung itu menyimpan utang jumbo Indonesia kepada China, yakni di kisaran angka Rp116 triliun.

Dalam video terbaru yang diunggah Mahfud MD kanal YouTube miliknya, Mahfud MD Official, pada Jumat malam, 24 Oktober 2025, mempertanyakan tentang kontrak Indonesia dengan China dalam pengadaan Whoosh ini.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Proyek Whoosh Mencuat ! Setelah Dibongkar Anthony Budiawan, Kini Mahfud MD Minta KPK Langsung Bertindak

“Kita belum tahu jelas isi kontrak Indonesia dan China dalam proyek ini, bahkan dalam sebuah wawancara, seorang anggota DPR mengatakan tidak tahu isi kontraknya,” ujar Mahfud MD dalam video tersebut.

“Bisa dimaklumi kalau masih baru, belum terlibat tapi jadi pertanyaan apakah DPR menyimpan dokumen kontrak itu? Apakah dokumen kontrak tersebut bisa diakses oleh publik secara utuh?” imbuhnya.

Mahfud kemudian membeberkan hasil studi dari Deutsche Welle yang dipublikasikan pada 31 Maret 2021 yang bertajuk “China’s Secret Loans to Developing Nations” yang berkaitan dengan kontrak China pada negara-negara berkembang.

Dalam penelitian kepada 142 perjanjian Bank China dengan 24 negara-negara berkembang memang memiliki klausul utama adalah kerahasiaan isi kontrak.

Baca Juga: Bagaimana Kelanjutan Nasib Utang Whoosh ? Danantara Ungkap Siap Negosiasi ke China dan Targetkan Kesepakatan Rampung, Begini Respons Menkeu Purbaya

China Bisa Memberi Pengaruh pada Kebijakan Negara Lain

Mantan Menko Polhukam itu kemudian menyebut tentang intervensi China dalam kebijakan negara yang berutang padanya.

“Pemberi pinjaman dalam hal ini bank-bank China mempengaruhi kebijakan ekonomi luar negeri negara-negara penerima pinjaman,” tambahnya.

“Dari 90 persen kontrak yang diteliti, ternyata berisi ketentuan bahwa China dapat mengakhiri kontrak dan menuntut pengembalian jika terjadi perubahan kebijakan atau perubahan hukum yang signifikan di negara-negara peminjam,” jelasnya.

Mahfud juga menyebut bahwa negara peminjam harus memberikan prioritas kepada Bank China atas kreditur lainnya, misalnya jika terjadi pailit atau restrukturisasi.