RAPBN 2027: DPR RI Minta Indikator NTP dan NTN Dicantumkan Eksplisit, Menkeu Purbaya Beri Kepastian! Target Lapangan Kerja Baru Tembus 3,49 Juta

photo author
Prabu Warah, Kalimantan Satu
- Kamis, 27 Agustus 2026 | 22:33 WIB
Ilustrasi para petani memanen padi di sawah. (Kalimantansatu.com/Dok. Pixabay ignartonosbg)
Ilustrasi para petani memanen padi di sawah. (Kalimantansatu.com/Dok. Pixabay ignartonosbg)

KALIMANTANSATU.COM - Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit, mendesak pemerintah untuk kembali mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara rinci dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 (RAPBN 2027).

Penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai tolok ukur tunggal dinilai kurang merepresentasikan tingkat kesejahteraan spesifik di lapangan.

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Penjabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti tiadanya NTP dan NTN dalam bahan paparan awal pemerintah, padahal kedua poin itu merupakan parameter vital kesejahteraan sektor agraria dan kelautan.

"Sebelum pindah boleh? Silakan klarifikasi saja nih Pak Menteri. Dari indikator NTP, NTN-nya memang belum ada ya? Belum disampaikan? Biasanya 110. Dalam pembahasan sebelumnya Pak Menteri, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7–0,8 itu abstrak. Bahkan Bappenas sendiri mengakui itu abstrak. Sehingga kita tambahkan kembali, NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini," ungkap Dolfie Othniel Fredric Palit.

Baca Juga: Hasil Fit and Proper Test: Komisi XI DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026–2031, Sah Secara Mufakat Dibawa ke Paripurna 1 September

Sorotan Terhadap Indikator Kemiskinan dan Lapangan Kerja

Selain masalah NTP dan NTN, Dolfie mempertanyakan absennya proyeksi penanggulangan kemiskinan ekstrem serta target pembukaan lapangan kerja baru dalam materi tayang pemerintah untuk tahun anggaran 2027.

"Pada saat kita rapat di KEM-PPKF, ada dua indikator yang belum masuk ini Pak. Satu, tingkat kemiskinan ekstrem. Apakah sekarang sudah tidak dicapai, atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Terus, satu lagi Pak yang juga belum masuk, penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini," katanya.

Jawaban dan Proyeksi Target dari Menteri Keuangan

Menanggapi masukan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan konfirmasi bahwa data indikator yang dipertanyakan telah dirumuskan dan dipastikan masuk ke dalam dokumen perbaikan.

Beberapa poin target indikator pembangunan RAPBN 2027 yang dipaparkan Menkeu Purbaya meliputi:

  • Target NTP 2027: Ditetapkan pada kisaran 126–128.

  • Target NTN 2027: Ditetapkan pada kisaran 106–110.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Prabu Warah

Sumber: DPR RI

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X