[KOLOM OPINI] Paradoks Regulasi 2026 : Ancaman Serius bagi Legalitas BUJK (Badan Usaha Jasa Kontruksi) dan Serapan APBD Daerah

Situasi ini sebenarnya telah diantisipasi dalam kerangka diskresi administratif. Permen PU 6/2025 memberi ruang bagi pimpinan unit organisasi untuk mengambil langkah penyelesaian dalam masa transisi.

Namun diskresi harus tetap berada dalam koridor asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan.

Sebagai Founder FORJASIB yang satu dasawarsa mengikuti dinamika jasa konstruksi Banyuwangi, saya melihat persoalan ini bukan semata soal administrasi. Ini soal kesinambungan ekosistem usaha lokal.

Regulasi memang harus ditegakkan. Tetapi harmonisasi dan sinkronisasi antaraturan adalah prasyarat mutlak agar tujuan “kemudahan berusaha” tidak berubah menjadi beban baru bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Tahun 2026 akan menjadi titik krusial. Jika transisi ini dikelola dengan baik melalui pendampingan, pemetaan, dan koordinasi lintas instansi, maka pembangunan tetap berjalan dan pelaku usaha lokal tetap bertahan.

Namun jika dibiarkan tanpa mitigasi, maka stagnasi proyek dan perlambatan serapan anggaran bukanlah kemungkinan yang mustahil.

Hukum seharusnya memberi kepastian, bukan kegamangan.

Dan pembangunan daerah membutuhkan keduanya: kepastian hukum dan kesiapan administrasi yang realistis.

DISCLAIMER: Konten ini menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi Kalimantansatu.com

(*)