Audit Ulang Bailout dan Penjualan 51 Persen Saham BCA ke Negara Bukan Ide Sesat ! Pengamat Pasar Modal Fauzan Luthsa : Uji Ulang Akuntabilitas Negara

photo author
Prabu Warah, Kalimantan Satu
- Jumat, 22 Agustus 2025 | 19:54 WIB
Pengamat Pasar Modal Fauzan Luthsa (Kalimantansatu.com/Dok. Strategi.id)
Pengamat Pasar Modal Fauzan Luthsa (Kalimantansatu.com/Dok. Strategi.id)

KALIMANTANSATU.COM — Sejumlah kalangan menilai wacana peninjauan ulang bailout dan penjualan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) bukanlah ide sesat.

Mereka menilai hal itu merupakan upaya menagih akuntabilitas negara atas ratusan triliun dana publik yang digelontorkan di masa krisis 1997-1998.

Seperti diketahui, isu itu kembali mencuat ke permukaan.

Pengamat Pasar Modal Fauzan Luthsa menegaskan audit, transparansi dan keberanian membuka lembaran lama bailout BCA bukanlah ancaman bagi stabilitas perbankan.

“Sebaliknya, langkah atas BCA akan memperkuat legitimasi negara di mata publik. Korea Selatan pasca krisis 1997 adalah contoh nyata. Pemerintahnya mendirikan Korea Asset Management Corporation (KAMCO) untuk menampung kredit macet, lalu melakukan audit menyeluruh atas bank-bank yang diselamatkan,” kata Fauzan Luthsa dikutip dari Strategi.id, Rabu (20/8/2025).

Baca Juga: Isu Rekam Jejak 'Gelap' BCA Menyeruak ke Publik Lagi ! Utang BLBI BCA ke Negara Dipertanyakan, Termasuk Saham Dijual Murah Hingga Bikin Negara Merugi

Langkah penjualan bank ke investor asing itu harus dievaluasi ulang, sebagian diambil alih kembali oleh negara, sebagian direstrukturisasi dengan keterbukaan penuh.

“Hasilnya, kepercayaan pasar pulih, sektor perbankan sehat dan reputasi pemerintah justru menguat. Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama. Yang dibutuhkan hanya kemauan politik, bukan alasan menakut-nakuti pasar," timpalnya.

Bedanya, Indonesia saat krisis memiliki Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang dikelola tanpa transparansi dan menjadi sumber kontroversi politik dan skandal hukum.

Bahkan, sampai sekarang masih dianggap “hantu” dalam sejarah keuangan negara.

“Bahkan obligasi rekap BLBI kepada bank-bank besar hingga kini masih terus dibayarkan oleh negara lewat APBN yang mencapai hingga Rp70 triliun per tahunnya dan BCA adalah penikmat terbesar,” tegasnya.

Baca Juga: Ekonom Senior Minta Pemerintah Bongkar Skandal BLBI dan Hentikan Subsidi Rekap BCA dari APBN. Saran Ambil Alih Saham Jika Terbukti Rekayasa & Korupsi

Menurut dia, wacana meninjau ulang bailout dan penjualan 51 persen saham BCA sama sekali bukan ide sesat.

“Justru inilah momentum untuk menguji kembali akuntabilitas negara dalam menggunakan ratusan triliun uang rakyat di masa krisis," imbuhnya.

Ia berargumentasi, jika rakyat membayar utang obligasi rekap setiap tahun lewat APBN, sementara dividen jumbo mengalir terus ke segelintir pemilik modal, maka pertanyaan tentang keadilan tak bisa lagi dianggap tabu.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Prabu Warah

Sumber: strategi.id

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X