KALIMANTANSATU.COM — Sejumlah kalangan menilai wacana peninjauan ulang bailout dan penjualan 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) bukanlah ide sesat.
Mereka menilai hal itu merupakan upaya menagih akuntabilitas negara atas ratusan triliun dana publik yang digelontorkan di masa krisis 1997-1998.
Seperti diketahui, isu itu kembali mencuat ke permukaan.
Pengamat Pasar Modal Fauzan Luthsa menegaskan audit, transparansi dan keberanian membuka lembaran lama bailout BCA bukanlah ancaman bagi stabilitas perbankan.
“Sebaliknya, langkah atas BCA akan memperkuat legitimasi negara di mata publik. Korea Selatan pasca krisis 1997 adalah contoh nyata. Pemerintahnya mendirikan Korea Asset Management Corporation (KAMCO) untuk menampung kredit macet, lalu melakukan audit menyeluruh atas bank-bank yang diselamatkan,” kata Fauzan Luthsa dikutip dari Strategi.id, Rabu (20/8/2025).
Langkah penjualan bank ke investor asing itu harus dievaluasi ulang, sebagian diambil alih kembali oleh negara, sebagian direstrukturisasi dengan keterbukaan penuh.
“Hasilnya, kepercayaan pasar pulih, sektor perbankan sehat dan reputasi pemerintah justru menguat. Indonesia pun bisa melakukan hal yang sama. Yang dibutuhkan hanya kemauan politik, bukan alasan menakut-nakuti pasar," timpalnya.
Bedanya, Indonesia saat krisis memiliki Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan obligasi rekap yang dikelola tanpa transparansi dan menjadi sumber kontroversi politik dan skandal hukum.
Bahkan, sampai sekarang masih dianggap “hantu” dalam sejarah keuangan negara.
“Bahkan obligasi rekap BLBI kepada bank-bank besar hingga kini masih terus dibayarkan oleh negara lewat APBN yang mencapai hingga Rp70 triliun per tahunnya dan BCA adalah penikmat terbesar,” tegasnya.
Menurut dia, wacana meninjau ulang bailout dan penjualan 51 persen saham BCA sama sekali bukan ide sesat.
“Justru inilah momentum untuk menguji kembali akuntabilitas negara dalam menggunakan ratusan triliun uang rakyat di masa krisis," imbuhnya.
Ia berargumentasi, jika rakyat membayar utang obligasi rekap setiap tahun lewat APBN, sementara dividen jumbo mengalir terus ke segelintir pemilik modal, maka pertanyaan tentang keadilan tak bisa lagi dianggap tabu.
Artikel Terkait
Apa itu Satu Data Indonesia ? Disebut-sebut sebagai Proyek Besar Indonesia, Menkomdigi Meutya Hafid Ungkap Tujuannya
Munculkan Nuansa Bold ! Berikut Ini Rekomendasi Parfum Woody untuk 'Wangi Pria Mapan'
Apa itu Perusahaan Tercatat di Bursa Saham ? Pahami Sob, Ada 12 Sektor Industri Utama Dalam Daftar IDX Industrial Classification atau IDX-IC BEI
Terjadi Volatilitas Harga Saham CENT ! Apakah Ada Aksi Korporasi ? Manajemen PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk Beri Penjelasan Surat BEI
Kinerja Seskab Teddy Indra Wijaya Dipuji, Pengamat Politik Nilai Paling Paham Arah Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto
Hendak Tekan Harga Properti, Wamen PKP Fahri Hamzah Usul Subsidi Tanah Gantikan Subsidi Perumahan. Maksudnya ?
Viral Foto Wamenaker Immanuel Ebenezer Dipasang Banyak Alat Medis ! KPK Ungkap Kondisi Kesehatan Noel Ebenezer Terkini
Jembatan Timbang Segera Dihapus Kemenhub, Siapkan Teknologi Ini untuk Pantau Truk ODOL
Presiden Prabowo Subianto Siapkan Rp1.376 Triliun untuk Biayai Program Prioritas Pemerintah Tahun 2026 Mendatang, Apa Saja ?
Respon Keresahan Pelaku Usaha, Kemenperin Menangani 10 Laporan Aduan Gangguan Suplai Gas HGBT dari Industri