Gubernur Khofifah Indar Parawansa Dipanggil KPK Karena Dugaan Skandal Korupsi Dana Hibah Jatim

KALIMANTANSATU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi pada dugaan skandal korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo seraya menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana hibah kelompok masyarakat dari APBD Jatim tahun anggaran 2021-2022.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait pengurusan dana hibah Pokmas dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022," kata Budi dalam pernyataan resminya, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Baca Juga: Dugaan Skandal Kasus Investasi Fiktif Taspen Mencuat ! KPK Geledah Kantor di Jaksel, Sita Aset dan Dokumen Penting

"(Terhadap) KIP (Khofifah Indar Parawansa), Gubernur Jawa Timur," imbuhnya.

Pemanggilan terhadap Gubernur Khofifah itu diketahui untuk pemeriksaan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 Juni 2025.

Di sisi lain, KPK juga turut memanggil Sekretaris DPW PKB Jawa Timur, Anik Maslahah.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tegas Budi.

Sebelumnya diketahui, KPK sejauh ini telah menetapkan 21 tersangka pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022.

Penetapan tersangka itu merupakan pengembangan dari perkara yang telah menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.

Terpisah, Jubir KPK Tessa Mahardhika pernah mengungkap secara rinci terkait 21 tersangka dalam kasus tersebut.

Baca Juga: Rusia Peringatkan Amerika Serikat dan Israel: Pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei Akan Membuka ‘Kotak Pandora’

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau Pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata Tessa kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 12 Juli 2024 lalu.

"Bahwa dalam sprindik tersebut KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," imbuhnya.

Sementara itu, empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 di antaranya pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.