Networking Iftar Bulan Ramadan 2026: ISI Perkuat Sinergi dengan Media dan Bedah Strategi Autonomi Strategis Indonesia di Tengah Polarisasi Global

KALIMANTANSATU.COM - Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI), sebuah think tank independen yang berfokus pada kajian strategis dan pertahanan, menyelenggarakan kegiatan Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.

Momentum ini digunakan untuk bersilaturahmi dengan insan media sekaligus membedah isu-isu krusial terkait kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

Dalam forum tersebut, ISI menyoroti pergeseran geopolitik menuju realisme yang menuntut Indonesia memperkuat "Autonomi Strategis" guna menjaga kelangsungan negara (state survival).

Baca Juga: Cukup Bawa HP dan 1 Dokumen Ini ! Kamu Bisa Cek Kesehatan Gratis di Imlek Festival 2577 Lapangan Banteng Jakarta

Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menekankan bahwa kebijakan luar negeri dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

"Diplomasi tanpa topangan kekuatan militer akan melemahkan posisi Indonesia. Meskipun aliansi kini menjadi prasyarat dalam situasi dunia yang fluktuatif, hal tersebut harus dipahami secara kontekstual dan tetap berbasis pada pragmatisme tujuan nasional," tegasnya.

Sejalan dengan upaya memperkuat posisi tawar di kancah internasional, ISI mengupas tuntas keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP) yang piagamnya telah ditandatangani di Davos pada Januari 2026.

Baca Juga: Momen Warga Sahur Bersama Dody Hanggodo dan Wabup Ismail di Huntara Aceh Tamiang: Daging dan Udangnya Enak !

Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, memaparkan tiga alasan fundamental di balik keputusan strategis ini:

* Amanat Konstitusi: Sebagai langkah nyata menunaikan janji konstitusi untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia sesuai alinea pertama Pembukaan UUD NRI 1945

* Kebuntuan Diplomasi Global: Menjadi terobosan baru mengingat 119 resolusi PBB sejak tahun 1965 terbukti gagal mencapai perdamaian nyata bagi Palestina.

* Urgensi Kemanusiaan: Kebutuhan akan solusi instan untuk menghentikan bencana kemanusiaan dan genosida di Gaza yang tidak dapat ditunda lagi.

Baca Juga: Melesat 120,8% ! PTPP Peroleh Nilai Kontrak Baru Rp2,76 Triliun hingga Januari 2026, Cek Lini Bisnis dan Proyek Strategisnya

Langkah BoP ini dinilai sebagai instrumen konkret untuk mengawal two-state solution sekaligus menjaga keseimbangan agar diplomasi global tidak didominasi oleh kekuatan tunggal.