Komitmen Presiden Prabowo Subianto Berantas Korupsi Tambang Perlu Dukungan Penuh dari Daerah dan Penegak Hukum

KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen memberantas korupsi di sektor pertambangan.

Hal ini perlu mendapat dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah hingga lembaga penegak hukum.

Pasalnya, pertambangan merupakan salah satu sektor yang penting bagi ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia.

Namun, pertambangan juga dapat menimbulkan kerugian terhadap lingkungan, masyarakat dan keuangan negara, jika tidak diatur dan diawasi dengan baik.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap isu sumber daya alam.

Baca Juga: Sorry yeee ! Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Tidak Akan Lindungi Jenderal atau Partai Terlibat Tambang Ilegal

Harapannya agar tidak dinikmati segelintir pihak dengan cara yang salah.

"Beliau berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Wakil Panglima TNI karena beliau ingin mendapatkan update berkenaan dengan masalah pertahanan dan terutama laporan sekembalinya beliau semua dari Morowali (terkait isu tambang ilegal)," kata Prasetyo Hadi seusai rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di kediaman Presiden Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Minggu, 9 November 2025.

Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki sumber daya mineral dan batubara melimpah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, baik melalui pajak, royalti, maupun lapangan pekerjaan.

Untuk itu, dibutuhkan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang lebih baik, agar sumber daya alam (SDA) Indonesia bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dirasakan oleh masyarakat.

Baca Juga: Bikin Geram ! Warga Pesanggaran Demo Tolak Tambang Emas PT Bumi Suksesindo (BSI) : Gunung Tumpang Pitu Bukan Hanya Tanah, Sumber Kehidupan Warga

Itu juga yang menjadi alasan mengapa pengawasan pertambangan menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan industri ini. Komitmen pemerintah di daerah sangat penting dalam melakukan pengawasan pertambangan.

Pemprov Jawa Barat misalnya, belum lama ini telah menerbitkan 76 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru yang sebagian besar merupakan IUP perpanjangan, bukan izin bagi perusahaan tambang baru.

Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirtoyuliono, memastikan, penerbitan IUP dilakukan dengan pengawasan lebih ketat, dan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang maupun dampaknya terhadap masyarakat langsung.