Menjelang RUPS PLN, Aturan Masa Jabatan Direksi Terbit ! Manuver Elite Disorot, Ujian Kredibilitas Reformasi BUMN ?

KALIMANTANSATU.COM – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 27 Januari 2026, menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola perusahaan negara.

RUPS PLN kali ini digelar di tengah terbitnya aturan baru yang menegaskan pembatasan masa jabatan direksi dan dewan komisaris BUMN.

Di internal PLN, dinamika menjelang RUPS tersebut memantik beragam diskusi.

Aturan baru dari Badan Pengaturan BUMN dinilai akan menjadi ujian konsistensi negara dalam menegakkan prinsip tata kelola, terutama pada BUMN strategis dengan pengelolaan proyek dan anggaran besar seperti PLN.

Baca Juga: Dan Lagi ! Garuda UNY Eco Team Duduki Podium Satu di Shell Eco-Marathon 2026, Capaian Gemilang Harumkan Nama Indonesia

“RUPS ini bukan sekadar soal siapa bertahan atau siapa diganti, tapi soal apakah PLN benar-benar tunduk pada aturan yang sama dengan BUMN lain,” ujar seorang sumber di lingkungan PLN yang meminta identitasnya dirahasiakan, seperti dikutip Kalimantansatu.com dari Kilat.com, Senin 26 Januari 2026,

Dalam data yang diterima Kilat, Badan Pengaturan BUMN melalui Surat Nomor S-12/Wk2.BPU/01/2026 tertanggal 13 Januari 2026 menegaskan bahwa masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan BUMN paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan.

Ketentuan tersebut berlaku tanpa pengecualian, termasuk bagi pejabat yang saat ini masih menjabat.

Surat yang ditandatangani Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata itu juga mengatur masa peralihan.

Baca Juga: Hasil Audit BPK Bikin Geleng-geleng Kepala, Tagihan PLN Rp719,9 Miliar dari Proyek Smelter ANTAM Macet

Bagi direksi atau komisaris yang telah mencapai atau melewati RUPS Tahunan ke-5 namun masa jabatannya belum genap lima tahun, maka jabatan yang bersangkutan berakhir pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat.

Ketentuan ini diberlakukan sesuai prinsip Good Corporate Governance dan wajib diimplementasikan paling lambat 31 Mei 2026.

PLN di Bawah Sorotan

Terbitnya aturan tersebut otomatis menyeret perhatian publik ke PLN.