Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat sebagai Strategi Transformasi Kebun Rakyat, Menko Airlangga Hartarto Genjot Produktivitas Industri Sawit Nasional

Kondisi ini menuntut akselerasi hasil panen dari perkebunan milik rakyat secara masif.

Peremajaan Sawit Rakyat Tumpuan Utama

Guna menjawab tantangan pasokan tersebut, peremajaan pohon sawit swadaya menjadi tumpuan utama.

Nilai Bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang telah ditingkatkan dua kali lipat menjadi Rp60 juta per hektare, naik dari Rp30 juta per Ha sejak September 2024.

Selain itu, selama periode tahun 2017 sampai dengan Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 Ha dengan total dana Rp12,14 triliun dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang.

Memasuki Agustus 2026, dana sebesar Rp590 miliar siap disalurkan kembali untuk menggarap 9.842 hektare lahan, di mana proses penandatanganan kerjasamanya melibatkan lima kelompok tani, termasuk tiga di antaranya dari Koperasi Desa Merah Putih.

Baca Juga: Mentan Amran Dorong Generasi Muda Jadi Pengusaha Tani Berpenghasilan Mapan, Beri Apresiasi Alumni Untad yang Sukses Kelola Lahan Pertanian 300 Hektare

Secara keseluruhan, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, pencapaian PSR telah menyasar lahan seluas 40.484 hektare dengan total suntikan dana mencapai Rp2,42 triliun.

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ungkap Menko Airlangga.

Memajukan Tata Kelola Kelapa Sawit Swadaya

Sinergi yang terjalin dinilai menjadi pijakan krusial dalam memperkokoh kelembagaan petani di tingkat tapak, terutama bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Koperasi ini memegang peran sentral sebagai salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan tata kelola kelapa sawit swadaya.

Ke depan, pemerintah berkomitmen mendorong KDMP agar tidak hanya menjadi penyalur bantuan peremajaan lahan (PSR), tetapi juga memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian. Langkah ini diharapkan mampu mengintegrasikan koperasi ke dalam ekosistem ekonomi daerah yang solid, sekaligus mengakselerasi taraf hidup serta kesejahteraan para pekebun rakyat.

“Selain peningkatan produktivitas kebun, Pemerintah terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, dilakukan juga penandatanganan kerja sama BPDP dengan 9 (sembilan) perguruan tinggi dari total 42 perguruan tinggi yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang akan menjadi mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit, yaitu Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta (AKPY STIPER), Institut Pertanian STIPER Yogyakarta (INSTIPER), Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI), Medan, Sumatera Utara, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi (CWE), Bekasi, Jawa Barat, Politeknik Kampar, Riau, Politeknik LPP Yogyakarta, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Universitas Borobudur, Jakarta, dan Universitas Koperasi Indonesia (IKOPIN), Sumedang, Jawa Barat. Menko Airlangga juga mendorong peningkatan jumlah penerima beasiswa dari sekitar 5.000 mahasiswa menjadi 20.000 mahasiswa guna memperkuat kapasitas SDM untuk mendukung industri kelapa sawit nasional,” pungkas Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Kepala I Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Aminuddin Ma'ruf, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDP Dida Gardera, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Eddy Abdurrachman.