KALIMANTANSATU.COM - Wakil Ketua Komisi XI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dolfie Othniel Fredric Palit, mendesak pemerintah untuk kembali mencantumkan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) secara rinci dalam dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 (RAPBN 2027).
Penggunaan Indeks Kesejahteraan Petani sebagai tolok ukur tunggal dinilai kurang merepresentasikan tingkat kesejahteraan spesifik di lapangan.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Penjabat Gubernur Sementara Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti tiadanya NTP dan NTN dalam bahan paparan awal pemerintah, padahal kedua poin itu merupakan parameter vital kesejahteraan sektor agraria dan kelautan.
"Sebelum pindah boleh? Silakan klarifikasi saja nih Pak Menteri. Dari indikator NTP, NTN-nya memang belum ada ya? Belum disampaikan? Biasanya 110. Dalam pembahasan sebelumnya Pak Menteri, Indeks Kesejahteraan Petani 0,7–0,8 itu abstrak. Bahkan Bappenas sendiri mengakui itu abstrak. Sehingga kita tambahkan kembali, NTP dan NTN yang harus disampaikan pada pembahasan ini," ungkap Dolfie Othniel Fredric Palit.
Sorotan Terhadap Indikator Kemiskinan dan Lapangan Kerja
Selain masalah NTP dan NTN, Dolfie mempertanyakan absennya proyeksi penanggulangan kemiskinan ekstrem serta target pembukaan lapangan kerja baru dalam materi tayang pemerintah untuk tahun anggaran 2027.
"Pada saat kita rapat di KEM-PPKF, ada dua indikator yang belum masuk ini Pak. Satu, tingkat kemiskinan ekstrem. Apakah sekarang sudah tidak dicapai, atau sudah tercapai sehingga tidak menjadi sasaran pemerintah lagi? Terus, satu lagi Pak yang juga belum masuk, penciptaan lapangan kerja baru pada tahun 2027. Itu juga belum masuk di sini," katanya.
Jawaban dan Proyeksi Target dari Menteri Keuangan
Menanggapi masukan DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan konfirmasi bahwa data indikator yang dipertanyakan telah dirumuskan dan dipastikan masuk ke dalam dokumen perbaikan.
Beberapa poin target indikator pembangunan RAPBN 2027 yang dipaparkan Menkeu Purbaya meliputi:
-
Target NTP 2027: Ditetapkan pada kisaran 126–128.
-
Target NTN 2027: Ditetapkan pada kisaran 106–110.
Artikel Terkait
Apresiasi Pemerintah Tanggulangi Karhutla, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad: Kita Dukung Penegakkan Hukum Supaya Terjadi Efek Jera
Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka: Korporasi Terbukti Bakar Hutan dan Lahan Harus Ditindak Hukum
Tegas Tanpa Kompromi Soal Karhutla! Presiden Prabowo: Korporasi Terindikasi Bakar Lahan, Izin Dicabut
[KOLOM OPINI] Dana Jurnalisme untuk Siapa? Jangan Lupakan Puluhan Ribu Media Belum Terverifikasi Dewan Pers
Harusnya Gratis Dong! Lagi Viral Curhatan Warga Bayar Rp1 Juta saat Ambil Motor Bukti Kecelakaan dari Polisi di Polrestabes Surabaya
Tim URC Macan Blambangan Bongkar Aksi Jaringan Modus Pecah Kaca di Banyuwangi hingga Malaysia, Sempat Viral Gasak Uang Nasabah
Saatnya Kita Bergerak, Bantu Mitra Jurnalis Promedia Korban Gempa NTT yang Membutuhkan Uluran Tangan
Datang Langsung ke Nagekeo, Presiden Prabowo Minta Jajarannya Fokus Layani Rakyat Korban Gempa NTT
Kebahagiaan Anak-Anak Pengungsi Nagekeo Bertemu Presiden Prabowo, Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Gempa NTT
Hasil Fit and Proper Test: Komisi XI DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026–2031, Sah Secara Mufakat Dibawa ke Paripurna 1 September