KALIMANTANSATU.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menginstruksikan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, agar memastikan seluruh desain kebijakan ekonomi dan moneter berjalan selaras dengan ketentuan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Tata kelola likuiditas serta pemeliharaan stabilitas moneter dinilai sebagai instrumen vital BI dalam meredam gejolak ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur BI Solikin M. Juhro di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
“Kebijakan ekonomi dan moneter ini memang menjadi bagian penting dari tugas Bapak. Bagaimana mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas moneter, itu menjadi fungsi Bapak sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” ungkap Fauzi.
Penekanan UU P2SK dan Tata Kelola Devisa
Politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut menekankan tiga poin utama yang wajib dijalankan oleh jajaran pimpinan BI.
Selain pelaksanaan tugas BI sejalan dengan mandat dalam UU P2SK, termasuk menjaga stabilitas sistem pembayaran serta mendukung perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, Fauzi turut menyoroti pengelolaan lalu lintas devisa yang dinilai menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan tugas Deputi Gubernur BI.
“Masalah lalu lintas devisa ini menjadi penting. Ke depan, pengelolaan lalu lintas dan devisa juga akan menjadi bagian dari tugas Pak Solikin,” katanya.
Fauzi mengharapkan Solikin dapat mengeksekusi peran strategis ini secara optimal jika terpilih.
“Kami berharap bapak dapat menjalankan fungsi tersebut dengan baik, terutama dalam mengelola likuiditas dan menjaga stabilitas moneter,” tegas Fauzi.
Tanggapan dan Strategi Solikin M. Juhro
Artikel Terkait
Dukung Sikap Tegas Presiden Prabowo Tangani Karhutla, Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka: Korporasi Terbukti Bakar Hutan dan Lahan Harus Ditindak Hukum
Tegas Tanpa Kompromi Soal Karhutla! Presiden Prabowo: Korporasi Terindikasi Bakar Lahan, Izin Dicabut
[KOLOM OPINI] Dana Jurnalisme untuk Siapa? Jangan Lupakan Puluhan Ribu Media Belum Terverifikasi Dewan Pers
Harusnya Gratis Dong! Lagi Viral Curhatan Warga Bayar Rp1 Juta saat Ambil Motor Bukti Kecelakaan dari Polisi di Polrestabes Surabaya
Tim URC Macan Blambangan Bongkar Aksi Jaringan Modus Pecah Kaca di Banyuwangi hingga Malaysia, Sempat Viral Gasak Uang Nasabah
Saatnya Kita Bergerak, Bantu Mitra Jurnalis Promedia Korban Gempa NTT yang Membutuhkan Uluran Tangan
Datang Langsung ke Nagekeo, Presiden Prabowo Minta Jajarannya Fokus Layani Rakyat Korban Gempa NTT
Kebahagiaan Anak-Anak Pengungsi Nagekeo Bertemu Presiden Prabowo, Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Gempa NTT
Hasil Fit and Proper Test: Komisi XI DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026–2031, Sah Secara Mufakat Dibawa ke Paripurna 1 September
RAPBN 2027: DPR RI Minta Indikator NTP dan NTN Dicantumkan Eksplisit, Menkeu Purbaya Beri Kepastian! Target Lapangan Kerja Baru Tembus 3,49 Juta