Bantah IKN Mangkrak ! Basuki Hadimuljono Ungkap Rencana dan Anggaran Pembangunan Tahap 2 Bernilai Fantastis

KALIMANTANSATU.COM - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Efisiensi anggaran tidak berpengaruh, pembangunan Kota Nusantara terus lanjut masuk tahap dua 2025-2028," kata Basuki di Sepaku, Penajam Paser Utara, dikutip dari Antara, Sabtu 15 Februari 2025.

Tahap Kedua Pembangunan IKN

Basuki menjelaskan bahwa tahap kedua pembangunan IKN akan mencakup pembangunan perkantoran legislatif dan yudikatif yang dijadwalkan dimulai pada April 2025.

Langkah ini selaras dengan rencana menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.

Selain itu, pembangunan tahap dua juga akan mencakup kantor perbankan serta proyek investasi lainnya.

Baca Juga: Ngaku Pembangunan IKN Adalah Proyek Jangka Panjang dan Tidak Mudah, Jokowi Sampaikan Hal Ini

"OIKN sudah rencanakan pembangunan infrastruktur di kawasan investasi agar segera dibangun," ujarnya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur umum seperti jalan, air minum, serta sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT) dan multi-utility tunnel (MUT) saat ini masih dalam proses pelelangan.

"Pembangunan infrastruktur itu paling lambat dilakukan setelah hari raya, target selesai pada 2026, jadi 2026 terlihat perubahan, ada gedung dan kawasan baru," jelas Basuki.

MIa juga memastikan bahwa seluruh pegawai OIKN akan mulai berkantor di Nusantara secara penuh pada Maret 2025.

Baca Juga: Temui Presiden Prabowo Subianto, Erdogan Ungkap Komitmen Turki Garap IKN Libatkan Perusahaan Kelas Dunia

Kebijakan Efisiensi Anggaran

Adapun kebijakan efisiensi anggaran yang diambil pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam kebijakan ini, Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun, yang terdiri dari Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.