Jawaban Menkeu Purbaya atas Pandangan Fraksi DPR RI: RAPBN 2027 Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 6%, Pemerintah Alokasikan Belanja Negara Rp4.097,2 T

KALIMANTANSATU.COM - Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN 2027) dirancang khusus untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa mengabaikan disiplin dan kesehatan fiskal negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penegasan tersebut saat memberikan tanggapan resmi pemerintah atas pandangan umum seluruh fraksi DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Purbaya menegaskan bahwa fungsi APBN lebih dari sekadar instrumen administrasi keuangan.

“APBN bukan sekadar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Purbaya.

Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi 6% di RAPBN 2027, Banggar DPR RI Minta Dampak Nyata pada Sektor Riil, Menkeu Purbaya Siap Selaraskan Data Anggaran

Fungsi Shock Absorber dan Postur Anggaran 2027

Dalam menghadapi dinamika risiko global, APBN 2027 difungsikan sebagai shock absorber dan instrumen countercyclical guna menjaga stabilitas domestik.

“RAPBN Tahun 2027 kita rancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat, dengan tetap menjaga kesehatan APBN,” kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan postur utama RAPBN 2027 meliputi:

• Belanja Negara: Dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun untuk mendanai 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional dan 1 program pendukung yang mencakup 60 program kerja.

• Pendapatan Negara: Ditargetkan mencapai Rp3.426 triliun.

• Defisit Anggaran: Diusulkan sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Strategi Penerimaan dan Akurasi Bantuan Sosial

Untuk memastikan program perumusan APBN tepat sasaran, pemerintah memperkuat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai tolok ukur penyaluran subsidi dan bantuan sosial, diiringi penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah.