Dari sisi penerimaan negara, optimalisasi kapasitas perpajakan dilakukan melalui integrasi teknologi informasi dan pengawasan lintas instansi, seperti penyempurnaan sistem Coretax, CEISA, dan Simbara.
Asumsi Makro Ekonomi RAPBN 2027
Di tengah catatan pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen (yoy) dan semester I mencapai 5,45 persen, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi makro untuk tahun 2027:
-
Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan mencapai 6,0 persen.
-
Inflasi: Diproyeksikan terjaga pada level 2,5 persen melalui stabilisasi pangan dan kelancaran distribusi.
-
Nilai Tukar Rupiah: Diproyeksikan pada level Rp17.500 per dolar AS.
-
Rata-rata Yield SBN 10 Tahun: Diproyeksikan sebesar 6,9 persen.
Pemerintah menyerap seluruh pandangan serta koreksi dari fraksi-fraksi DPR RI untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan teknis RUU APBN 2027 selanjutnya.
(Prabu Warah)
Artikel Terkait
Datang Langsung ke Nagekeo, Presiden Prabowo Minta Jajarannya Fokus Layani Rakyat Korban Gempa NTT
Kebahagiaan Anak-Anak Pengungsi Nagekeo Bertemu Presiden Prabowo, Bentuk Kepedulian Negara Terhadap Gempa NTT
Hasil Fit and Proper Test: Komisi XI DPR Tetapkan Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026–2031, Sah Secara Mufakat Dibawa ke Paripurna 1 September
RAPBN 2027: DPR RI Minta Indikator NTP dan NTN Dicantumkan Eksplisit, Menkeu Purbaya Beri Kepastian! Target Lapangan Kerja Baru Tembus 3,49 Juta
Fit and Proper Test BI: Soroti Lalu Lintas Devisa, Fauzi Amro Desak Deputi Gubernur BI Jaga Stabilitas Moneter
Target Pertumbuhan Ekonomi 6% di RAPBN 2027, Banggar DPR RI Minta Dampak Nyata pada Sektor Riil, Menkeu Purbaya Siap Selaraskan Data Anggaran
Komisi III DPR RI Dikejar Target: RUU Perampasan Aset Dipastikan Sah Paling Lambat Desember 2026, 4 Objek Aset Hasil Kejahatan Siap Dirampas Negara
Komisi II DPR RI Minta Badan Bank Tanah Pangkas Waktu Penerbitan HPL Jadi Kurang dari 30 Hari, Rifqinizamy Karsayuda : 100 Hari Terlalu Lama
Terima Audiensi AMPB, Pimpinan DPR RI Pertaruhkan Jabatan demi Pengesahan RUU Perampasan Aset! Sufmi Dasco Tegaskan DPR Buka Ruang Partisipasi Publik
Punya Waktu 4,5 Bulan Tersisa! Puan Maharani Pastikan RUU Perampasan Aset Tuntas dan Disahkan Sebelum 15 Desember 2026