KALIMANTANSATU.COM, JAKARTA - Pernyataan menohok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengkritik praktik perbankan syariah beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat di kalangan kaum ekonom.
Namun, kritik Purbaya soal biaya perbankan syariah di Indonesia justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, belum benar-benar membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Ahli Keuangan Syariah, Jamil Abbas justru merespons positif pernyataan Menkeu Purbaya tersebut. Ia menilai kritik tersebut sebagai pengingat agar semua pihak dapat mengkaji kembali keuangan syariah.
Jamil juga menjelaskan bahwa tidak ada dasar dalam fokus keuangan syariah yang menetapkan bahwa harus lebih murah daripada perbankan konvensional.
"Tidak ada dalil yang menyatakan keuangan syariah itu harus murah tapi harus adil, jadi yang paling penting bukan mahal atau murah tapi adilnya, kan tidak berarti barang murah pasti lebih baik ya." katanya saat dihubungi media, Minggu, 22 Februari 2026.
Namun, ia menekankan bahwa unsur keadilan dalam keuangan syariah juga perlu diteliti terutama oleh para akademisi yang kredibel, apakah unsur keadilan terpenuhi atau tidak.
"Mahal murah menurut saya nomor dua, tapi adil impact manfaat itu yang perlu dipastikan" sebutnya.
"Jadi saya merespons pernyataan Pak Purbaya itu momen supaya berbagai pihak terutama yang pro terhadap keuangan syariah juga mengkaji kembali, inikan reminder ya, dari seorang tokoh, saya juga tidak bilang pendapat Pak Purbaya itu benar atau salah, tapi ini sebuah reminder untuk kita mereview kembali pelaksanaan keuangan syariah saat ini." sambungnya.
Ahli keuangan syariah itu juga mengaku heran dengan klaim "mahal" dari berbagai pihak terhadap keuangan syariah, yang secara umum digambarkannya merujuk pada harga pembiayaan atau kredit.
"Justru yang saya herannya berbagai pihak sering komplain tentang keuangan syariah mahal. Padahal, mereka harus ingat dong, perbankan itukan posisinya intermediari, kok saya heran semuanya berpendapat harus murah, harus murah. Bagaimana dengan nasib para penabung dan deposan, kan harus adil" bebernya.
Menurutnya, jika tekanan harus murah terus berlanjut, hal itu akan berdampak pada nasib para penabung dan deposan yang harus menerima bagi hasil yang minim.
"Kalo seandainya tekanan terus murah, terus murah, berarti penabung, deposan harus bersedia bagi hasil sangat rendah, padahal bisa jadi penerima pembiayaan pengusaha besar, untung besar terus para deposan dapatnya kecil apakah itu baik?" kata Jamil.
Artikel Terkait
Satgas PKH Diminta Turun Tangan ! Kelompok Pegiat Anti Korupsi Endus Aroma Pelanggaran Hukum Pada Proses Lahan Kompensasi PT BSI
Mahasiswa Indonesia Bersyukur Jalani Student Exchange di UEA, Buah Diplomasi Prabowo Saat Menjadi Menhan
Era Baru Perdagangan Dunia, Fakhrul Fulvian Nilai Indonesia Punya Modal Kuat Hadapi Dinamika Global
Dapur MBG di Sukoharjo Beri Ruang dan Harapan bagi Pekerja Penyandang Disabilitas, Latifah Kurniawati : Senang Banget
Dua Tahun Jadi Ibu Tunggal, Kini Anissa Bertahan dan Bangkit Bersama MBG
Begini Pandangan Dunia Usaha Soal Perjanjian Indonesia-Amerika Serikat ! Kopi hingga Minyak Goreng dari Indonesia Bisa Makin Mendunia
Kembangkan Ekosistem Ekraf Bogor, REKA Bogor dan Wali Kota Komitmen Perkuat Langkah Menuju Kota Kreatif UNESCO Melalui Audiensi Bersama Dedie A Rachim
Begini Cara Gen Z Menanti Buka Puasa di Imlek Festival 2577, Memahami Keberagaman Lewat Museum Akulturasi
Diburu Pencari Takjil Buka Puasa Ramadan 2026, Imlek Festival 2577 Jadi Berkah bagi UMKM
Melipir Seusai Ngantor, Tiga Sahabat Ini Terpukau Sajian Keberagaman Imlek Festival 2577 di Lapangan Banteng Jakarta