Utang BLBI BCA ke Negara Dianggap Bikin Tekor ! Kok Bisa Saham Dijual Rp10 Triliun Hingga Pemerintah RI Tanggung Kerugian Rp78 Triliun ?

KALIMANTANSATU.COM - Kini, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali menjadi sorotan publik.

Nama PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) ikut mencuat setelah isu penjualan sahamnya di tahun 2002 dianggap menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Beberapa anggota DPR bahkan mendorong pemerintah untuk mengusut kembali kasus tersebut.

Penjualan 51 persen saham BCA saat itu dinilai merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp87,99 triliun.

Baca Juga: [KOLOM OPINI] Menguak Kembali Misteri Bailout BCA : Benarkah Ide Mengambil Alih 51% Saham Itu Sesat ?

Mengutip tulisan mendiang Kwik Kian Gie yang pernah menjabat sebagai mantan Menko Ekuin di era Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 silam, BCA ketika krisis moneter 1997 mendapat suntikan BLBI sebesar Rp31,99 triliun.

Dana ini masuk untuk meredam rush yang melanda bank swasta terbesar Indonesia tersebut.

Sebagai gantinya, pemerintah menyita saham-saham BCA dari keluarga Salim.

Meski BCA sempat mencicil utang pokok Rp8 triliun serta bunga Rp8,3 triliun, sisa kewajiban BLBI yang harus ditanggung masih mencapai Rp23,99 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga menambah modal dengan menyuntikkan Obligasi Rekapitalisasi Perbankan senilai Rp60 triliun.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Bakal Gelontorkan Rp3,4 T untuk Insentif PPN DTP Perumahan 2026, Berapa Target Rumah dan Bagaimana Skemanya ?

Saat itu, laba bersih BCA sebenarnya sudah sekitar Rp4 triliun, sehingga total uang negara yang tertanam di dalam BCA mencapai Rp87,99 triliun.

Namun, saham mayoritas BCA kemudian dijual ke investor asing Farallon seharga Rp10 triliun.

“Jadi pemerintah sebenarnya menanggung kerugian Rp78 triliun,” tulis Kwik.

Kwik juga menyinggung kredit macet Grup Salim yang nilainya mencapai Rp52,7 triliun.