Angka 500 tentu bukan angka sakral. Bisa 400, 500 atau 600 sesuai karakter wilayah. Yang penting adalah prinsip desentralisasi produksi.
Dengan dapur lebih kecil, volume bahan baku lebih mudah ditangani, proses memasak dan pemorsian lebih mudah dikontrol, pengawasan lebih sederhana, dan jarak distribusi ke sekolah bisa diperpendek. Kalau satu dapur bermasalah, dampaknya juga tidak langsung mengenai ribuan anak.
Tentu dapur kecil bukan berarti bebas risiko. Dapur 500 porsi yang tidak higienis tetap berbahaya. Karena itu desentralisasi harus dibarengi standardisasi dan pengawasan yang ketat. Yang diperkecil kapasitas produksinya, bukan standar keamanannya.
Baca Juga: [KOLOM OPINI] Creator Pers: Evolusi Wartawan di Era Attention Economy
MBG Jangan Menjadi Bisnis Orang Bermodal Besar
Ada persoalan lain yang menurut saya tidak kalah penting: siapa yang menikmati perputaran ekonomi MBG? Dengan kapasitas ribuan porsi, membangun dan mengoperasikan SPPG membutuhkan tempat, peralatan, kendaraan, SDM dan modal kerja yang besar.
Secara alamiah tercipta entry barrier yang tinggi. Mereka yang memiliki modal dan akses akan jauh lebih mudah masuk. Sebaliknya, warung makan, katering kecil, kantin, koperasi kecil dan kelompok usaha masyarakat sulit menjadi operator.
Di sinilah paradoksnya. Program ini menggunakan uang negara dalam jumlah sangat besar dan menyasar masyarakat luas, tetapi kesempatan menjadi pemain utamanya berpotensi terkonsentrasi pada mereka yang sejak awal sudah mempunyai modal besar.
Saya sering mengatakan dengan bahasa sederhana: Punya dapur MBG hari ini merupakan bisnis yang menarik. Persoalannya, siapa yang mampu punya? Kalau modal masuknya sangat besar, tentu bukan sebagian besar UMKM.
Jangan Hanya Jadikan UMKM Supplier
UMKM memang bisa dilibatkan sebagai pemasok. Petani memasok sayur, peternak memasok telur dan ayam, pelaku usaha lokal memasok berbagai kebutuhan dapur. Bagus. Tetapi menurut saya belum cukup.
MBG jangan hanya membeli dari rakyat. MBG harus memberikan kesempatan agar rakyat juga menjadi pelaku usahanya. Kalau kapasitas 3.000 porsi dipecah menjadi enam unit 500 porsi, kesempatan pengelolaannya pun bisa menyebar.
Katering lokal bisa masuk. Kantin sekolah bisa naik kelas. Koperasi dan BUMDes bisa terlibat. Kelompok usaha masyarakat dan pengusaha muda daerah juga mempunyai peluang. Jadi yang dibagi bukan hanya porsi makanannya. Kesempatan ekonominya juga dibagi.
Kepemimpinan Baru, Saatnya Ubah Paradigma
Karena itu pergantian kepemimpinan BGN seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi arsitektur MBG secara lebih fundamental.
Jangan hanya mencari dapur fiktif, menutup SPPG bermasalah, atau menambah aturan dan sertifikasi. Semua itu perlu, tetapi belum cukup.
Artikel Terkait
Kemenhaj Usulkan Penyesuaian Biaya Haji 2027 ke DPR Rp107,3 Juta ! Total BPIH Naik Namun Bipih Berpotensi Turun
OJK Lantik Henry Rialdi Jadi Deputi Komisioner BMKS, Siap Berantas Praktik Under-Invoicing dan Transfer Pricing
Transformasi TLKM : Telkom Indonesia Targetkan Pangkas 68 Entitas Anak Jadi 18 ! Dibahas Langsung Kepala BP BUMN Dony Oskaria
Hasil RUPSLB Restui Buyback Saham ASMI 10%, Asuransi Maximus Graha Persada Siapkan Dana Rp17,92 Miliar
Transaksi Renminbi Tembus US$38,9 Miliar! BI Siapkan Bank of China dan Himbara Jadi Bank Kliring, Beroperasi Kuartal IV-2026
Pembahasan Tingkat I Selesai: Seluruh Fraksi Banggar DPR Setujui RUU P2 APBN TA 2025, Menkeu Purbaya Apresiasi : Fondasi Pengelolaan Keuangan Negara
Bekali Peserta P3MD, Menperin Agus Gumiwang Ingatkan Pemimpin BUMN Hadapi Risiko Majemuk dan Dinamika Global, Sebut Ukuran Perusahaan Bukan Jaminan!
Menperin Agus Gumiwang: BUMN Harus Jadi Pembangun Kapabilitas Nasional, Bukan Sekadar Pelaksana Proyek
Peluncuran IBMA: Menko Airlangga Incar 1.800 Ton Emas Masyarakat yang Masih Disimpan di Bawah Bantal untuk Masuk Ekosistem Perbankan
Hadapi Ketidakpastian Global: Pemerintah Kian Pacu Kebijakan Prioritas dan Investasi, Perkuat Fundamental Ekonomi Nasional